Tapanuli Selatan (ANTARA) - Berhentinya aktivitas Tambang Emas Martabe di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bukan hanya berdampak pada produksi.
Dampak paling nyata justru dirasakan para tenaga kerja (terutama ratusan pekerja outsourcing) yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan secara drastis pascabencana alam.
Sejak operasional tambang dihentikan sementara oleh pemerintah, peluang para pekerja untuk kembali bekerja menurun tajam. Banyak dari mereka kini hanya bisa tinggal di rumah tanpa aktivitas produktif yang jelas.
“Pendapatan sudah turun sekali. Banyak yang dirumahkan, terutama tenaga outsourcing," ungkap Kadis Ketenagakerjaan Tapsel Ahmad Raja Nasution.
Kondisi riil itu mengemuka, kata Raja, saat menerima audiensi pimpinan unit kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP KEP SPSI) dari PT Agincourt Resources (AR), pengelola Tambang Emas Martabe.
"Mereka punya keluarga, punya tanggungan hidup. Kini mereka mengadukan nasib ke pemerintah daerah terkait pekerjaan nasib mereka ke depan. Miris memang," sebut Raja.
Menurut Ketua SPSI PTAR, Gustiawan yang didampingi Sekretaris SPSI PTAR Rizki Abadi kepada ANTARA, Kamis, mereka yang dirumahkan tanpa kepastian pasca berhentinya operasional, para pekerja hanya menerima pemberitahuan dirumahkan.
Tidak ada kepastian kapan aktivitas kembali normal. Sebagian mencoba mencari pekerjaan lain, namun tidak mudah. “Tidak ada kegiatan. Sebaian mereka hanya menunggu. Ada yang nongkrong, ada yang coba kerja serabutan," tegasnya.
Menurut Gustiawan, dampak sosial mulai terasa pasca berhentinya operasi tambang. Mulai memunculkan masalah sosial baru. Bahkan, aktivitas ekonomi di sekitar tambang juga melemah, konsumsi menurun, dan biaya hidup tetap berjalan.
“Sekarang ini bukan hanya soal tenaga kerja. Dampak sosial ekonomi sudah mulai muncul. Tingkat pencurian mulai naik. Ini sinyal serius,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh memandang persoalan ini secara sektoral. Dampak kebijakan harus dilihat secara komprehensif, karena menyentuh seluruh lapisan masyarakat (dari pekerja, UMKM, hingga keamanan sosial).
Lebih jauh masyarakat berharap aktivitas (Tambang) dinormalkan kembali. Ia menyatakan para pekerja dan masyarakat sekitar tidak menuntut berlebihan.
"Harapan kita sederhana. Aktivitas tambang bisa kembali berjalan secara normal, dengan tetap mengedepankan keselamatan dan aturan yang berlaku," ucapnya.
“Yang penting ada aktivitas dulu. Kalau tambang mulai bergerak, ekonomi sosial di sekitar juga akan hidup lagi,” ujarnya optimis.
Pemerintah, tegasnya, seharusnya mendorong penyelesaian izin-izin teknis tanpa mengorbankan ribuan tenaga kerja.
“Kalau operasional ini terlalu lama terhenti, yang dikorbankan rakyat kecil. Negara harus hadir melihat dampak nyatanya di lapangan,” pungkas keduanya, Gustiawan dan Rizki.
