Madina (ANTARA) - Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution berharap kepada pemerintah agar meninjau ulang program perlindungan sosial kepada masyarakat yang berbentuk uang tunai.
Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas dan dampak positif bantuan tersebut bagi masyarakat sehingga program perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
"Data menunjukkan, kemiskinan di Desil 1 dan Desil 2 banyak yang bertahan lebih dari lima tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan berbentuk uang tunai kurang efektif. Ketika bantuan ini disalurkan secara tunai malah dipakai untuk bayar utang ke koperasi ilegal," sebut Atika Azmi Utammi, Selasa (24/6).
Atika menyebut, harapan meninjau ulang perlindungan sosial berbentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada masyarakat itu juga telah ia sampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di sela-sela kegiatan retret di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melalui pesan elektronik.
Wabup Atika mengaku memberanikan diri menyampaikan harapan tersebut karena kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini perlindungan sosial implementasinya di daerah jauh dari harapan.
Meskipun begitu, dirinya juga tak menampik bantuan berbentuk uang tunai juga meningkatkan konsumsi rumah tangga dan baik untuk jangka pendek. Namun, secara psikologis membuat penerima menunggu sehingga masyarakat menjadi tidak produktif.
Meskipun putaran uangnya berjalan, lanjut Wabup Atika, menurut dia bantuan uang tunai tersebut belum mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan mendorong masyarakat berpikiran selalu menunggu. Akibatnya, tidak inovatif maupun produktif.
Ia juga meyakini hal serupa juga terjadi di banyak daerah di Indonesia sehingga dia berharap poin tersebut menjadi pertimbangan saat membuat kebijakan di masa depan.
