Akses Pulih, Pemkab Madina Inventarisasi Kerusakan di Wilayah Terdampak Bencana

Madina (ANTARA) - Akses pulih, Pemkab Madina inventarisasi kerusakan di wilayah Bencana

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai menginventarisasi kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian setelah akses menuju kawasan terdampak bencana kembali terbuka, termasuk ke Desa Simpang Pining, Kecamatan Ulu Pungkut.

Bupati Madina, Saipullah Nasution mengunjungi wilayah tersebut pada Kamis (11/12), dua hari setelah jalan yang sempat tertutup material longsor dapat dilalui kembali. Desa ini sebelumnya terisolasi akibat beberapa titik longsor dan jalan amblas di Desa Patahajang yang menghambat masuknya alat berat.

“Baru dua hari ini akses menuju Desa Simpang Pining terbuka. Kedatangan kami untuk melihat langsung kerusakan infrastruktur terdampak bencana,” ujar Saipullah.

Dari hasil peninjauan, ditemukan dua titik jalan amblas, tiga titik longsor, kerusakan saluran irigasi, serta sekitar 20 hektare tanaman padi hanyut. Selain itu, dua musala dilaporkan rusak parah.

Bupati menyebutkan penanganan teknis akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pembangunan bronjong di titik-titik rawan. “Ini harus dipercepat agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Untuk penanganan jalan amblas, Pemkab mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Ada kucuran dana dari gubernur meskipun tidak banyak, namun dapat digunakan untuk pengadaan bronjong sebagai pengamanan dini,” jelas Saipullah.

Usai dari Simpang Pining, bupati melanjutkan peninjauan ke Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, yang juga mengalami kerusakan akibat longsor dan jalan amblas. “Seluruh data kerusakan sudah kami himpun menjadi satu laporan kerusakan di Madina,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Kemendagri sedang memverifikasi data kerusakan untuk diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar permohonan dukungan dana khusus penanganan bencana.

Pada hari yang sama, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utami meninjau wilayah terdampak banjir di Kecamatan Sinunukan dan Batahan. Ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah daerah sejak awal adalah keselamatan warga.

“Nyawa jauh lebih berharga daripada infrastruktur. Tiga hari pertama kami bersama Forkopimda fokus memastikan tidak ada korban jiwa,” kata Atika di hadapan para kepala desa dan warga Desa Banjar Aur.

Wabup Atika menyampaikan bahwa banjir awalnya melanda 16 kecamatan dan meningkat menjadi 20 kecamatan, disertai puluhan titik longsor. “Saat masih 16 kecamatan, kami sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana,” ujarnya.

Di Kecamatan Batahan, Atika memberi perhatian khusus pada Dusun Koto Puat, Desa Batu Sondet, yang terdampak banjir hingga tiga meter. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi.