DPRD Kota Medan dorong Bapenda realisasikan PAD Rp3,5 triliun tahun 2023

Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat agar merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,56 triliun tahun ini.

"Kami terus support (mendukung) Bapenda agar realisasi target tercapai," ujar Afif usai rapat dengar pendapat bersama Kepala Bapenda Kota Medan Benny Sinomba Siregar beserta jajaran, di Gedung DPRD Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin.

Legislator ini mengatakan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak terkait ditemukan tiga kendala di lapangan berakibat realisasi target PAD tahun ini menjadi lambat.

Ketiga kendala itu, yakni minimnya kepatuhan membayar pajak, kemudian sanksi maupun integritas, sehingga Bapenda Kota Medan tetap melakukan inovasi meningkatkan PAD.

Politisi muda ini juga menyebut ada beberapa objek pajak memungkinkan untuk ditingkatkan, di antaranya pajak penerangan jalan umum (PPJU) yang selama ini dikutip oleh PT PLN (Persero).

Pemkot Medan telah menetapkan target PAD mengalami kenaikan menjadi Rp3,56 triliun tahun ini atau meningkat sekitar 17,01 persen dibandingkan PAD di 2022.

"Potensi PPJU sangat besar, jadi sangat sayang kalau tidak dimaksimalkan. Kami akan buat RDP (rapat dengar pendapat) lanjutan dihadiri pihak PLN," ujar Afif.

Kepala Bapenda Kota Medan Benny Sinomba Siregar mengatakan pihaknya menargetkan realisasi PAD sebesar Rp3,56 triliun lebih tahun ini.

Realisasi target PAD ini dari sembilan jenis objek pajak, di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak ABT (air bawah tanah) dan PBB (pajak bumi dan bangunan).

"Dari sembilan jenis retribusi objek pajak yang diperoleh hingga 3 Juni 2023, yakni Rp564,8 miliar lebih," katanya pula.

Pihaknya terus mengupayakan peningkatan percepatan realisasi PAD tahun ini, seperti berkolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah maupun pemangku kepentingan.

Apalagi dalam waktu dekat ini, Bapenda Kota Medan akan melakukan program kolaborasi digitalisasi pajak daerah, dan gebyar PBB bekerjasama dengan Bank Sumut.

"Kami tetap berharap dukungan dan masukan dari anggota dewan, sehingga target perolehan PAD dapat terealisasi," ujar Benny pula.