Medan (ANTARA) - DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, menyebutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan harus mencegah kebocoran pajak demi target pendapatan asli daerah Rp2 triliun di tengah pandemi COVID-19.
"Kita sangat mendukung upaya Wali Kota Medan yang akan meningkatkan PAD, dari sebelumnya Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2 triliun tahun ini," ujar Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim di Medan, Rabu (14/7) .
Namun, lanjut politisi PDIP ini menekankan, peningkatan PAD sekitar 33 persen tersebut cuma bisa dilakukan dengan meminimalisir kebocoran dari sektor usaha penerimaan pajak yang sampai hari ini kerap terjadi.
Baca juga: Pemkot Medan siapkan opsi bansos tunai untuk warga terdampak PPKM darurat
Ia mengklaim, sebenarnya masih banyak potensi penerimaan di ibu kota Provinsi Sumut untuk meningkatkan PAD, tapi akibat COVID-19 mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi lesu.
"Potensi itu, suda ada. Tapi, lagi-lagi banyak dugaan kebocoran. Makanya pak Wali Kota sekarang lagi gencarnya mengubah ke digitalisasi, seperti parkir dilakukan sisten e-parking," katanya.
Demikian juga, terang dia, penerimaan pajak hotel dan restoran dilakukan melalui sistem Tapping Box bekerjasama Bank Sumut yang terkoneksi ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
"Kita yakin, kalau diminimalisir kebocoran melalui digitalisasi. Adanya perbaikan moral dan mental semua penagihan pajak, maka mendongkrak penerimaan PAD," ungkap Hasyim yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan.
Pemkot Medan sebelumnya menargetkan pendapatan asli daerah hingga akhir tahun 2021 ini bisa meningkat sekitar 33 persen atau menjadi Rp2 triliun.
"Hari ini saya berani memberi target walau di tengah pandemi COVID-19, harus bisa sampai Rp2 triliun," ujar Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
