Madina (ANTARA) - Tokoh politik senior Kabupaten Mandailing Natal (Madina), As Imran Khaitamy Daulay menaruh harapan besar kepada Pasangan Palon (Paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Saipullah Nasution - Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) bakal mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Madina apabila terpilih dalam Pilkada Madina 2024.
Optimisme itu disampaikan Imran mengalaskan pada jejak karier Saipullah Nasution sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang sudah betul-betul memahami tata kelola pemerintahan.
"Pak Saipullah itu bukan politisi dan pebisnis. Dia itu murni birokrat yang orientasinya bagaimana cara mengelola pemerintahan dengan baik,” kata mantan Ketua DPRD Madina itu usai menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Madina di aula Ladang Sari, Kecamatan Panyabungan, Selasa (15/10).
Meski demikian, Imran yang juga ketua DPD partai Ummat Madina itu menyarankan kepada Saipullah Nasution jika nantinya terpilih menjadi Bupati agar memprioritaskan perbaikan tata kelola pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dinilai akan mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah itu.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPS Madina, persentase penduduk miskin Kabupaten Madina pada Maret 2024 sebesar 8,69 persen atau menurun 0,17 persen poin terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin ini setara dengan 40,56 ribu jiwa atau berkurang sekitar 0,48 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir.
Sementara angka garis kemiskinan di Madina pada Maret 2024 berada pada level Rp519.553 per kapita per bulan atau meningkat sekitar 32.117 rupiah dibanding garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp487.436 per kapita per bulan.
Berdasarkan angka persentase kemiskinan itu, dia meyakini angka tersebut masih dapat ditekan jika pemerintah daerah serius memperbaiki tata kelola pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kata dia selama ini, menurut dia, Madina tidak mampu swasembada beras kendati kabupaten ini memiliki lahan pertanian yang subur. Kondisi ini terjadi akibat pemerintah daerah tidak hadir di tengah-tengah petani.
Itu sebabnya, mantan Ketua DPD Golkar Madina itu berharap jika rakyat memberi amanah untuk memimpin Madina, Saipullah Nasution harus memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, termasuk perikanan.
“Soal permodalan, pemerintah seharusya memberikan akses agar petani mudah mendapatkan modal. Misalnya melalui koperasi milik pemerintah atau melalui kerja sama pemerintah dengan perbankan yang memberikan kredit dengan bunga kecil kepada petani,” ungkapnya.
Begitu juga dengan suplai ikan air tawar dan komoditas hortikultura. Semua berdatangan ke Madina tanpa melalui proses seleksi dari pemerintah daerah.
“Kalau ada suplai ikan tawar dari luar daerah Madina, itu boleh-boleh saja. Kita tidak boleh memonopoli pasar, tetapi harus ada agen resmi mereka di sini. Agen resmi ini harus tunduk dan patuh terhadap regulasi daerah,” kata jelas dia.
Selain itu, menurut Imran, pemerintah juga harus mampu menarik investor untuk mendirikan pabrik pengalengan ikan di wilayah pantai barat Madina. Dengn begitu, dia yakin tenaga kerja lokal akan terserap dalam jumlah yang banyak.
Melalui berbagai perbaikan tata kelola pertanian, perkebunan, dan peternakan, para petani dan peternak di Madina akan mampu bersaing dengan petani dan peternak dari daerah lain.
Dengan begitu, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal yang banyak pula. Muaranya, angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten ini akan terus berkurang.
“Kehidupan masyarakat itu paralel. Kalau misalnya aktivitas perekonomian masyarakat bisa berjalan secara maksimal, berarti lapangan kerja juga menyerap banyak tenaga kerja lokal. Secara otomatis angka pengangguran dan kemiskinan juga akan jauh berkurang di Madina,” pungkasnya.
