Medan (ANTARA) - Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mata Telinga Merah Putih, Benny Tomaso, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
Menurut Benny Tomaso, upaya pergantian direksi BUMN merupakan langkah tepat untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan milik negara dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Kami dari LSM Mata Telinga Merah Putih sebagai lembaga kontrol sosial di luar pemerintahan sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Presiden Prabowo dalam menata ulang manajemen BUMN. Ini bentuk komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang sehat, transparan, dan profesional,” ujar Benny Tomaso dalam keterangan resminya, Sabtu (21/6).
"Terlebih ada informasi dari para rekanan diduga masih ada praktik monopoli pekerjaan hanya untuk rekanan tertentu saja yang berkerjasama dengan orang dalam," terangnya.
Ia menambahkan, sebagai salah satu LSM yang sejak awal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kinerja BUMN agar tidak disalahgunakan oleh oknum direksi yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya BUMN, demi memastikan perusahaan negara ini dikelola oleh orang-orang yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
Benny Tomasoa juga berharap proses pergantian direksi di berbagai BUMN nantinya tidak hanya sebagai rotasi jabatan semata, melainkan sebagai momentum perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan.
“BUMN harus dikelola oleh sosok-sosok yang mumpuni, berani, dan visioner, sebagaimana amanat Bapak Presiden Prabowo. Ini demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Sebagai informasi, LSM Mata Telinga Merah Putih merupakan lembaga yang fokus dalam pengawasan sosial di berbagai sektor, termasuk BUMN, untuk memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip good governance.
