Medan (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Sumatera Utara, mengajukan banding atas vonis delapan tahun penjara terhadap terdakwa Yenny (47), atas kasus penggelapan dalam jabatan senilai Rp8,6 miliar dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
“Kita telah mengajukan upaya hukum banding atas vonis delapan tahun penjara yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa,” ujar JPU Bastian Sihombing ketika dihubungi dari Medan, Senin (12/5).
Dia mengatakan pihaknya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan, melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Senin (5/5).
Permohonan banding dilayangkan, lanjut dia, karena putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa Yenny dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.
"Ada beberapa perbedaan pertimbangan terkait dengan lama pidananya dan barang bukti antara tuntutan dengan putusan," ujar Bastian.
Majelis hakim PN Medan sebelumnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yenny dengan pidana penjara selama delapan tahun, karena melakukan penggelapan dalam jabatan di PT Bank Mega senilai Rp8,6 miliar dan TPPU.
“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yenny oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun," kata Hakim Ketua Joko Widodo, Rabu (30/4).
Hakim menyebutkan, perbuatan terdakwa Yenny yang menjabat sebagai Supervisor Centralized Network Operations Kantor Bank Mega Regional Medan itu terbukti melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Selain pidana penjara, terdakwa Yenny merupakan warga Jalan Brigjend Zein Hamid, Kecamatan Medan Johor, itu juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar.
"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan," ujar Hakim Joko Widodo.
JPU Bastian dalam surat dakwaan menyebutkan, terdakwa terlibat dalam penggelapan uang yang menyebabkan kerugian sebesar Rp8,6 miliar di PT Bank Mega Tbk Regional Medan.
“Kasus bermula PT Bank Mega Tbk menjalin kerjasama dengan PT Kelola Jasa Artha atau PT. Kejar dalam hal Cash In Transit (CIT) dan Cash Processing Center (CPC) yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” ujar dia.
Berdasarkan perjanjian ini, lanjut dia, PT Kejar bertugas untuk melakukan pengambilan dan pengantaran uang tunai milik Bank Mega kepada tujuan yang telah ditentukan, termasuk melakukan pemrosesan uang tunai seperti perhitungan, penyortiran, dan penyimpanan di pusat pengolahan uang (CPC) Bank Mega.
Pada 21 Mei 2024, terdakwa Yenny melakukan permintaan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) melalui email kepada administrasi PT Kejar untuk mentransfer uang sejumlah Rp360 juta ke Bank Artha Graha.
Uang tersebut kemudian diantar menggunakan mobil Daihatsu Grandmax dan diterima oleh pihak Bank Artha Graha Cabang Medan Pemuda, sebelum akhirnya diserahkan kepada Bank Mega Medan Maulana.
“Tanpa prosedur yang sesuai, uang tersebut diterima oleh terdakwa Yenny di Bank Mega tanpa adanya tanda terima resmi,” sebut dia.
Tidak hanya itu, terdakwa Yenny juga terlibat dalam beberapa transaksi serupa pada tanggal 22 Mei 2024.
Dalam salah satu transaksi, Yenny meminta PT Kejar untuk mengirimkan Rp350 juta ke Bank Danamon, yang kemudian diserahkan oleh saksi Muhammad Dayu Syahputra ke Bank Danamon Cabang Medan.
Kemudian, uang tersebut diterima oleh terdakwa Yenny tanpa adanya stempel resmi dari Bank Mega pada tanda terima. Selain itu, pada tanggal yang sama, Yenny menginstruksikan pengiriman Rp460 juta ke Bank Mega Cabang Maulana Lubis.
Namun, perjalanan uang tersebut diubah secara tiba-tiba, dengan instruksi untuk mengantarkan uang ke Indomaret Kebun Bunga Kota Medan, dan akhirnya diterima oleh terdakwa Yenny tanpa prosedur formal yang seharusnya dilakukan.
Selanjutnya, pada tanggal 5 hingga 19 Juni 2024, terdakwa Yenny kembali melakukan serangkaian transaksi fiktif berupa permintaan TUKAB kepada PT Kelola Jasa Artha atau PT Kejar.
“Sehingga akibat perbuatan terdakwa Yenny, PT Bank Mega Tbk Regional Medan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp8,6 miliar,” ujar Bastian.
