Produk Umkm Perikanan Sumut Ekspor Ke Malaysia

Medan, 11/1 (Antara) - Perserikatan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia atau Permatani Sumatera Utara mendapatkan kontrak ekspor senilai Rp10 miliar dari pengusaha asal Malaysia.

"Syukur Permatani Sumut bisa mendapat kontrak ekspor sampai akhir semester I 2017. Produk olahan pertanian dan perikanan yang di ekspor itu berasal dari 25 UMKM anggota Permatani Sumut," ujar Ketua Permatani Sumut, Khairul Mahalli di Medan, Rabu.

Ia mengatakan itu usai pelantikan kepengurusan Permatani Sumut.

Khairul mengakui, masih ada kekurangan atau kelemahan hasil produk UMKM yakni menyangkut kemasan.

Kelemahan itu terus dibenahi Permatani dengan melibatkan atau.meminta dukungan dari berbavai pihak terkait.

"Kelemahan dalam kemasan harus diatasi karena soal kualitas, produk Sumut tidak kalah bersaing dengan hasil sama negara-negara lainnya," katanya.

Khairul menyebutkan, untuk tahap awal atau di 2017, Permatani fokus memasarkan produk anggota ke kawasan Asia Tenggara.

Untuk kelancaran kerja sama dan ekspor, Permatani Sumut bekerja sama dengN Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, dan berbagai asosiasi logistik, depo kontainer serta truk.

Selain membenahi kemasan, Permatani juga mengupayakan agar ekspor lebih banyak merupakan produk jadi.

"Ekspor diarahkan ke produk jadi atau minimal setengah jadi.Bukan lagi bahan mentah," kata Mahaali.

Dengan ekspor produk jadi, maka Sumut mendapat nilai tambah yang semakin besar dari ekspor itu.

"Untuk pengembangan barang yang di ekspor, Permatani juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membina petani, nelayan dan peternak,� ujar Mahalli.

Pengantongan sertifikat halal untuk produk yang di ekspor juga menjadi fokus perhatian Permatani.

Sertifikat halal itu dinilai semakin penting karena sudah menjadi kebutuhan di pasar internasional.

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, Pemprov Sumut siap bekerja sama untuk membantu pengusaha UKM meningkatkan ekapor.

Menyangkut kelemahn di.kemasan, menurut Erry, akan dijadikan prioritas untuk ditangani instansi terkait.