Medan (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, memaparkan tiga isu prioritas yang membutuhkan intervensi segera pemerintah pusat dalam pertemuan dengan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, serta Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (4/12).
Dalam paparannya, Bupati menjelaskan kondisi terkini Madina pascabencana banjir, longsor, dan angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Kabupaten seluas 6.600 km² berpenduduk sekitar 505 ribu jiwa itu mencatat kerusakan signifikan, terutama pada sektor pertanian.
“Jumlah masyarakat terdampak kurang lebih 12.000 orang. Sektor pertanian paling parah, dengan 4.000 hektare sawah terdampak dan 3.500 hektare mengalami puso. Padahal padi baru ditanam dua sampai tiga minggu,” ujar Bupati.
Madina selama ini mencatat produksi beras sekitar 66.000 metrik ton per tahun, surplus 5.000 metrik ton dari kebutuhan 61.000 metrik ton. Kerusakan besar akibat bencana disebut berpotensi mengganggu stabilitas produksi jika tidak ditangani segera.
Atas kondisi itu Bupati pun mengajukan meminta dukungan untuk perbaikan irigasi rusak serta bantuan bibit dan pupuk agar petani dapat kembali menanam.
Selain itu, ia mengajukan dua usulan terkait program pusat yakni, realisasi Dana Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan realisasi Program Dapur MBG bagi 20 desa tertinggal sebagai penyedia suplai makanan untuk anak sekolah pada titik-titik T3.
Dalam dialog, Kepala Desa Gunung Tua Tonga, Damran Nasution, menyampaikan kendala teknis pelaksanaan program Koperasi Desa (KopDes). Banyak desa disebut belum memiliki lahan untuk membangun gedung koperasi.
Menanggapi hal itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan KopDes di desa-desa yang memiliki lahan.
“Setiap desa kalau punya tanah akan dibangun KopDes. Soal sumber pendanaan nanti dibicarakan, yang penting bangun dulu,” ujarnya.
KopDes dirancang sebagai pusat layanan ekonomi terpadu dengan standar bangunan 20x30 meter, terdiri dari area sembako, gas, apotek, fasilitas logistik seperti truk dan cold storage, serta kantor operasional. KopDes juga akan bertindak sebagai offtaker hasil panen petani.
“Kalau rakyat punya gabah, tidak lagi dibeli Rp5.500. KopDes yang ambil, nanti Bulog menebus. Kalau Bulog kekurangan dana, pemerintah intervensi. Itu keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program Dapur MBG yang ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat sebelum Maret 2026. Program ini mencakup wilayah 3T, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Tata kelola program telah diintegrasikan melalui Perpres 115 dengan Menko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinator yang melibatkan 26 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Menko Pangan memberikan respons langsung atas permintaan Bupati Madina terkait kebutuhan bibit, pupuk, dan irigasi.
“Untuk pupuk subsidi anggarannya Rp46 triliun. Irigasi sudah, pupuk sudah. Untuk bibit padi dan jagung, segera kirim surat ke Kementan dan tembuskan ke Menko Pangan. Saya jamin bibit itu dapat, apalagi Madina baru terkena bencana. Itu tanggung jawab saya,” ujarnya.
Ia juga meminta agar kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan) disampaikan secara resmi.
“Alsintan silakan lapor. Kirim surat, nanti saya bantu. Karena tidak semua bisa dibantu sekaligus, ada keterbatasan. Kita pilih sesuai kebutuhan,” katanya.
