Oleh : Tetty Naibaho
Humbang, 25/4 (antarsumut) - Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, M.Si mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Bhakti Praja dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono, Jumat.
Hal ini disampaikan Bupati Humbang Hasundutan melalui Asisten Pemerintahan Drs. Tonny Sihombing via telepon selulernya, kepada para wartawan dari Jakarta, (24/4) malam.
Menurut Tonny Sihombing, ada 9 Kabupaten dari seluruh Indonesia yang menerima tanda Kehormatan yang sama dari Presiden RI, yaitu Bupati Tuban, Purbalingga, Semarang, Humbang Hasundutan, Kulon Progo, Gowa, Jepara, Pasaman dan Pangkalan.
Selain itu, ada 8 Walikota yang mendapat tanda kehormatan serupa, yaitu Walikota Madiun, Tegal, Semarang, Surakarta, Probolinggo, Mojokerto, Balikpapan dan Salatiga, kata Tonny.
Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, MSi diundang ke Istana Negara pada pagi hari Jumat (25/4), turut didampingi Drs. Tonny Sihombing, M.IP, Kepala Bappeda Drs. Lamhot Hutasoit, Kepala BKD Drs Laurencius Sibarani, Kakan Kesbang dan Tibum Drs. Houtman Sinaga, SH dan Kabid Kominfo Dishubpar Deddy . D.P. Situmorang, SE, M. Si mengikuti kegiatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII yang dipimpin oleh Presiden RI, tambah Tonny.
Kabag Humas Setdakab Humbahas, Osborn Siahaan yang turut serta mendampingi Bupati dalam acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden RI, di Hotel Grand Sahid Jakarta pada malam Jumat menjelaskan, penghargaan tersebut merefleksikan kembali kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 1999 dan menindaklanjuti Keppres No 11 Tahun 1996, tentang Hari Otonomi Daerah.
Menurutnya, penghargaan kepada Bupati Humbang Hasundutan ini berkaitan dengan uraian keberhasilan tingkat capaian kinerja pemerintahan/ penyelenggaraan pemerintahan terbaik secara nasional meliputi : kesejahteraan masyarakat, yaitu indeks pembangunan manusia, Tahun 2009 sebesar 71,64, tahun 2010 sebesar 72,43, Tahun 2011 sebesar 74,19. Peningkatan PDRB, Alas Dasar Harga Konstan (ADHK) yaitu 1,006 triliun tahun 2010 menjadi 1,007 triliun tahun 2011 dan 2012 sebesar 1,130 triliun. Penurunan tingkat pengangguran terbuka, yaitu tahun 2009 sebesar 1,66% tahun 2010 sebesar 0,69% menjadi 3,69 % menjadi 3,66% pada tahun 2011.
Mengenai Good Governance, turut dinilai sebagai syarat perolehan penghargaan. Selanjutnya Pelayanan dasar meliputi : urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan ketenagakerjaan, urusan perumahan dan urusan kependudukan.
Kriteria lain yang ikut dinilai adalah bentuk inovasi pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, antara lain, Program Wajib Belajar 12 tahun,
Pengoperasian SMA Unggulan Lintong Nihuta, Peningkatan RSUD dan Puskesmas, Pembinaan 10 program PKK di 20 Desa Percontohan tiap tahun. Pemberitan bantuan stimulant gotong royong kepada desa, Penanggulangan hama kopi. Pelayanan terpadu satu pintu dan pembentukan panitia penyelenggara dan penanggungjawab promosi produk daerah.
Hal yang turut mendukung adalah keunggulan dan potensi daerah termasuk penghargaan-penghargaan yang diperoleh Bupati / Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Bahwa Bupati Humbang Hasundutan merupakan satu-satunya Kepala Daerah yang menerima Penganugerahan Tanda Kehormatan dari Provinsi Sumatera Utara dan hanya 2 Kepala Daerah yang menerima dari Pulau Sumatera yaitu Bupati Humbang Hasundutan dan Bupati Pasaman dari Sumatera Barat. Dari 414 Kabupaten seluruh Indonesia, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu Kabupaten berkinerja terbaik secara nasional, kata Osborn Siahaan (TN- rel)
