Madina (ANTARA) - Untuk mendukung program nasional ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)setempat mengimbau seluruh kepala desa untuk mengaktifkan seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di kabupaten itu.
Instruksi ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mengamanatkan minimal 20 persen Dana Desa (DD) tahun 2025 dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Dana tersebut akan digunakan sebagai penyertaan modal bagi BUMDes, yang diharapkan mengelola dan mengembangkan program ketahanan pangan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pangan secara efektif dan efisien.
"Dalam mendukung program tersebut melalui camat kita sudah rapatkan berkali-kali, arahannya adalah Pemda meminta seluruh Desa untuk membentuk dan menyiapkan penyertaan modal 20 persen dari pagu dana desa untuk ketahanan pangan, tapi dikelola melalui BUMDes," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, Irsal Pariadi, Senin (24/2).
Ia menjelaskan, peruntukan pembentukan BUMDes ini diperbolehkan dalam dua kategori, yakni BUMDes di dalam desa, atau bisa juga BUMDes bersama dalam satu kecamatan.
"Jadi BUMDes ini diharapkan menjadi pemasok bahan baku untuk menunjang program ketahanan pangan. Kita harapkan BUMDes ini ketika ada modal bukan langsung habis, tapi ketika ada modal, ini harus berputar," jelas dia.
Irsal menyebutkan, tahapan pembinaan dan pelatihan seperti peningkatan kompetensi, penyuluhan dan pelatihan bagi kepala desa dan perangkatnya nantinya juga akan dilakukan sehingga program nasional itu dapat berjalan dengan sukses.
"Para kepala desa dan perangkatnya dalam program ketahanan pangan ini nantinya juga akan dilakukan pembinaan dan pelatihan sehingga dapat menguasai ilmunya," ungkap Irsal.
Untuk itu, Irsal berharap kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Madina agar dalam pengelolaan dana desa tetap mengacu pada program prioritas yang tertuang dalam Permendes.
Kemudian, kepala desa juga diharapkan harus bisa membatu program kesejahterakan masyarakat di desa masing-masing, dan juga lebih meningkatkan pembangunan padat karya tunai yang melibatkan masyarakat desa.
"Meskipun pada tahun 2025 ini ada kebijakan efisiensi anggaran, tapi desa tidak kena. Jadi diharapkan agar bekerja lebih maksimal dalam membenahi Desa," jelasnya.
Terpisah, Camat Panyabungan Miswaruddin Pulungan mengaku arahan dari Dinas PMD Madina untuk pengaktifan seluruh BUMDes tersebut sudah disampaikan kepada masing-masing kepala desa yang ada di Kecamatan Panyabungan.
Miswar menyebut, jika sebagian desa yang ada di kecamatan itu sudah melakukan revisi pengurus BUMDes melalui peraturan desa.
Berita madina, berita sumut, antara madina, mandailing natal, madina, program ketahanan pangan, BUMDes
