Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut, pihaknya rutin berkoordinasi dengan International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) penanganan pengungsi Rohingya.
"Kami selalu koordinasi dengan IOM dan UNHCR. Ini mohon maaf ya, yang kita keluhkan komunikasi juga kadang-kadang dengan UNHCR sangat sulit," kata Bobby di Medan, Sabtu.
Pihaknya mengatakan, beberapa kali pengungsi, termasuk penyampaian pendapat di kantor Wali Kota Medan telah dilakukan dan diterima cukup baik.
Sementara pihaknya juga tidak menginginkan permasalahan pengungsi Rohingya di wilayah Kota Medan menjadi pemicu kepada hal-hal yang negatif di mata internasional.
"Kita selalu sampaikan bukan hak wali kota untuk menempatkan pengungsi ke negara ketiga. Kemudian kita komunikasi dengan UNHCR, tapi juga sulit," ungkapnya.
Wali kota juga mengaku hingga kini pihaknya masih kesulitan dalam menemukan kantor UNHCR, baik di Kota Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara.
"Sama kita saja, enggak mau dikasih tahu. Ya kita butuh koordinasi, kita butuh komunikasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat di Kota Medan, atau yang tinggal di Kota Medan," kata Bobby.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pekan ini mengatakan pemerintah sedang mengumpulkan tiga provinsi sasaran pengungsian sementara Rohingya dalam rapat forkopimda.
"Sekarang sedang kami galang tiga provinsi sasaran pengungsi Rohingya, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk rapat forkopimda bersama mencari tempat sementara," kata Mahfud.
Pemerintah Provinsi Aceh menyebutkan jumlah pengungsi etnis Rohingya di provinsi paling barat Indonesia tersebut berjumlah 1.684 orang, tersebar di delapan titik penampungan.
"Untuk sampai hari ini pengungsi yang ada di Aceh kurang lebih 1.684 orang, mereka tersebar di delapan titik," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Ribuan pengungsi etnis Rohingya itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh, seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe.
