Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah meminta Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut agar tetap menjaga tata ruang yang sudah disiapkan pemerintah dalam setiap pembangunan perumahan.
"Sedikit masukan untuk kawan-kawan Apersi dalam membangun rumah, walaupun ini rumah subsidi tidak semata-mata hanya membangun saja, kami berharap penempatan rumah untuk pembangunan juga harus disesuaikan dengan tata ruang yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Ijeck, sapaan Musa Rajekshah, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Apersi Sumut di Medan, Kamis.
Ijeck berharap kepala daerah agar membuat kebijakan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada tata ruang kota dan tidak mengabaikan keberadaan prasarana dan sarana, serta utilitas air minum dan sanitasi yang baik.
"Jangan sampai ada wilayah yang tak layak dibangun perumahan, tapi karena harga murah tetap dilakukan. Kami mohon diperhatikan juga Fasumnya, jangan sampai ada perumahan yang pembuangan airnya belum tersedia, karena nanti berdampak pada masalah lingkungan dan juga akan membebani penghuni rumah,” kata Ijeck.
Ia juga mengingatkan para pengembang untuk tidak memanfaatkan lahan pertanian produktif untuk mengembangkan perumahan.
"Daerah-daerah subur untuk tanaman jangan sampai beralih fungsi dengan perumahan karena lahan tersebut bisa menopang ketahanan pangan kita,” ucapnya.Ijeck juga berharap seluruh pengembang yang tergabung dalam Apersi Sumut agar terus bersemangat dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat dan tentunya dengan memenuhi penataan ruang yang bijaksana.
"Ini tugas kita bersama, pemerintah terus berupaya memberikan program penyaluran pembiayaan yang mudah dan murah untuk mendapatkan perumahan, misalnya Tapera untuk ASN dan Apersi menyediakan hunian yang layak," ujar Ijeck.
Wakil Ketua Umum DPP Apersi, Deddy Indra Setiawan berharap kegiatan ini menjadi satu momentum untuk meningkatkan produksi dan penjualan rumah di semester kedua tahun 2023.
“Apalagi mitra kerja Apersi sudah mulai berbenah meningkatkan pelayanan contoh seperti PLN yang sudah menghilangkan biaya investasi untuk setiap penyambungan rumah baru, kemudian teman-teman perbankan juga meningkatkan pelayanan, mulai berlomba-lomba untuk merealisasikan KPR subsidi, jadi ini peluang yang baik,” ujar Deddy.
Deddy menuturkan pihaknya meminta pemerintah provinsi untuk menyosialisasikan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bagi aparat sipil negara (ASN).
“Kami juga mohon kepada Pak Wagub terkait biaya-biayanya karena rumah subsidi tolong diminimalisir bukannya kami ingin untung banyak, tapi sesungguhnya kami ingin memberikan produksi dan kualitas rumah yang lebih baik untuk masyarakat," kata Deddy.
