Tanjung Balai (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungbalai dibawah kepemimpinan Mahyaruddin Salim dan Wakilnya, Muhammad Fadly Abdina terus melakukan kebijakan stregis sebagai komitmen untuk mewujudkan visi-misi Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera, yang disingkat “EMAS”, meskipun ditengah efisensi anggaran dan minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kendati saat ini Pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD di seluruh tingkat birokrasi pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pasangan Mahyaruddin dan Fadly optimis dan menjamin visi-misi Emas yang mereka janjikan kepada masyarakat saat kampanye diajang Pilkada 2024 lalu, tetap akan berjalan.
"Berdasarkan Inpres tersebut, kebijakan pemerintah seluruh tingkatan diminta untuk melakukan efisiensi. Tentunya Pemkot Tanjungbalai harus menindak lanjuti dengan seksama. Karena bagaimanapun ini merupakan satu kesatuan, kita harus tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah pusat. Namun kami optimis menjalan visi-misi Tanjungbalai Emas," ujar Mahyaruddin dalam setiap kesempatan.
Sesuai catatan, dalam visi-misi mewujudkan Tanjungbalai Emas, terdapat 15 (lima belas) program prioritas untuk lima tahun kedepan meliputi, ASN berkualitas dan berintegritas, Regulasi adaptif dan partisipatif Digitalisasi pelayanan publik, Penataan Kota yang nyaman dan inklusif, Pendidikan unggul dan merata (Pintar), Kesehatan prima dan merata, Infrastruktur berkualitas dan berdaya saing, Ekonomi mandiri dan UMKM naik kelas (Ekomas).
Selanjutnya, Kota bersih dan tangguh bencana, Harmoni dalam keberagaman, Generasi berilmu, berakhlak dan beriman, Generasi sehat dan bebas stunting, Penyediaan akses air bersih untuk seluruh masyarakat (air sehat), Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi dari kelima belas prioritas tersebut akan mulai dilaksanakan secara nyata mulai tahun 2026.
Berdasarkan amatan dan rangkuman penulis, dalam 100 hari kerja sejak dilantik menjadi pemerintah “Kota Kerang” Tanjungbalai medio Februari 2025 hingga saat ini, Pemkot Tanjungbalai telah melakukan beberapa capaian kinerja, yakni penataan Kota dari yang selama ini tampak kumuh dan semberaut dengan cara menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan pasilitas umum seperti badan jalan dan trotoar. Meski belum maksimal, namun saat ini sebagian wajah kota terlihat lebih rapi, indah dan dipandang Elok.
Kebijakan lain yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat adalah mengatasi masalah banjir akibat tingginya curah hujan dan roob, serta banjir kiriman, dengan cara melakukan gotong royong masal yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan hingga elemen masyarakat.
Jika dulu (hampir 15 tahun) inti kota tepatnya Kecamatan TB-Selatan dan TB-Utara kerap terendam jika hujan lebat mengguyur Kota Tanjungbalai yang bermoto “Berlayar Setujuan, Betambat Setangkahan” sudah menunjukkan perubahan.
Berkat kerja keras tim dan gencarnya pelaksanaan gotong royong membersihkan drainase, kanal dan alur sungai di tengah kota menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dimana saat ini genangan air tidak lagi bertahan lama merendam jalan bahkan sebagian rumah warga.
Kondisi Jalan Jend Sudirman Tanjungbalai dalam kondisi terendam air akibat curah hujan tinggi dan cepat surut setelah gerakan gogotong royong masal (ANTARA/Yan Aswika)Terbukti ketika siklon tropis senyar yang menyebabkan cuaca ektrem di sejumlah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Tanjungbalai, yang membuat daerah ini hampir 30 jam diguyur hujan sangat lebat, seperti terjadi pada Kamis (27/11/2025) dini hari hingga Jum’at (28/11/2025) malam bulan lalu, yang menyebabkan sejumlah badan jalan yakni Jend Sudirman, MT.Haryono, Karya, H.M Nur, Yos Sudarso, SM. Raja, Masjid, dan Jalan Asahan terendam air dengan ketinggan 10 hingga 30 centimeter.
Akan tetapi, dalam waktu singkat air surut dan badan jalan kembali kering, sehingga kebijakan gotong royong masal tersebut manfaatnya benar-benar dirasakan dan mendapat apresiasi dari kalangan Masyarakat. “Gotong royong melibatkan semua pihak yang selama ini tidak terpikirkan bahkan tidak mampu dilakukan pemimpin sebelumnya hasilnya sangat nyata. Saat ini air hujan dan pasang rob cepat surut. Atas nama msyarakat kita patut mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tannungbalai saat ini,” ujar Rahman, warga Tanjungbalai, Sabtu (29/11/2025) lalu.
Pemkot Tanjungbalai juga mulai berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana saat ini kalangan pelaku usaha kecil diberikan ruang, tempat dan waktu untuk menjalankan usaha dalam kegiatan Care Free Day (CFD) yang dilaksanakan setiap akhir pekan (hari minggu) bertempat di Alun-alun Kota, lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.
Disamping sebagai sarana memberdayakan pelaku usaha (pedagang) kecil menuju bhidup sejahtera, tujuan utama CFD ini merupakan upaya Pemkot Tanjungbalai menuju Kota Bersih dan Sehat, sekaligus sebagai sarana silaturahmi berbagai kalangan dan elemen masyarakat disela-sela kegiatan olah raga untuk menjaga kebugaran tubuh.
Selain kebijakan merubah wajah kota dari kekumuhan, mengatasi banjir di inti kota, dan memberdayakan pelaku usaha kecil diarena CFD yang mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari masyarakat, Pemkot Tanjungbalai juga telah melaksanakan beberapa kebijakan dan program strategis yaitu; Langkah pengendalian inflasi; Penataan birokrasi yang benar dan terukur; Sinergi dan penyelarasan program Astacita Presiden; Program bantuan RTLH bagi masyarakat kurang mampu; dan Menciptakan kondusifitas menjaga Kamtibmas.
Langkah pengendalian inflasi
Dalam upaya pengendalian inflasi menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, dimana saat ini Propinsi Sumatera Utara (Inflasi Per Propinsi (y-o-y) masuk dalam daerah tertinggi inflasi sebesar 4,42 persen, Pemkot Tanjungbalai gencar melaksanakan gerakan pangan murah dan pasar murah. Kegiatan ini telah dilaksanakan serentak di seluruh Kecamatan di Kota Tanjungbalai. Antusias masyarakat sangat tinggi, dan berhasil menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi di Kota Tanjungbalai.
Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah ini gencar dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan Bulog, Bank Indonesia, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait, sehingga memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi, sebagaimana arahan Mendagri.
Pemkot Tanjungbalai bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog juga kembali menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada 16 ribu warga penerima manfaat di daerah setempat, untuk periode Oktober dan November 2025. Menurut Wali Kota, di Kota Tanjungbalai sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) total penerima 16.435 Penerima Bantuan Pangan (PBP) periode Oktober dan November 2025. Untuk periode sebelumnya sebanyak 17.681 PBP juga telah disalurkan kepada warga penerima manfaat.
Penataan birokrasi yang benar dan terukur
Dalam penataan birokrasi, saat ini Pemkot Tanjungbalai sedang melakukan penataan birokrasi yang lebih terbuka, akuntabel dan transparan dalam prinsip mewujudkan good government and clean governance (pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih), serta fokus pada peningkatan pelayanan publik, diantaranya layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat.
Langkah dan strategi Wali Kota Mahyaruddin Salim dalam penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Tanjungbalai, yakni peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini ditandai dengan penerapan transparansi dalam proses pengadaan, mempercepat proses pengadaan, memberi kesempatan yang luas bagi penyedia barang/jasa dalam pengadaan melalui pemanfaatan katalog INAPROC versi 6 pengadaan barang dan jasa untuk semua lingkup OPD Pemkot Tanjungbalai.
Menurut Mahyaruddin, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan disiplin juga penting, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/ASN. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan ASN juga dilakukan dengan cara menginstruksikan BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan evaluasi kinerja menyeluruh bagi ASN, serta mendorong agar budaya organisasi lebih inovatif, professional, adaptif dan bertanggungjawab.
“Untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan birokrasi berjalan dengan baik, tentu melalui kolaborasi dan sinergitas antar instansi dan sektor, agar pelaksanaannya lebih terukur berdasarkan data di lapangan. Setiap kebijakan harus terintegrasi dengan OPD terkait, tujuannya supaya tidak ada kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, dan tetap mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2030,” kata Mahyaruddin dalam setiap kesempatan melantik pejabat fungsional, pengawas dan pejabat administrator di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemkot Tanjungbalai juga telah melaksankan rapat koordinasi (Rakor) pemantauan dan evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD–MCSP) Tahun 2025.
Rakor ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas KPK.
Dalam rakor itu Wali Kota Mahyaruddin menekankan kepada seluruh OPD untuk memperhatikan 8 (delapan) aspek yang wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integritas di lingkungan kerja masing-masing, sesuai arahan KPK RI.
Delapan aspek tersebut yakni Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Aset/Barang Milik Daerah (BMD), Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan dan Pajak Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Integrasi Sistem Keuangan dan Aset Daerah, dengan harapan capaian MCSP Kota Tanjungbalai tahun 2025 dapat meraih indeks 95 dari tahun sebelumnya sebesar 91, serta indeks IPKD dapat meningkat dari 70 menjadi 78 untuk tahun 2025.
Penyelarasan program Astacita Presiden
Wali Kota Mahyaruddin mengatakan, berbagai kebijakan nasional mulai dari ketahanan pangan, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan berkelanjutan, program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tanjungbalai hingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, menjadi pijakan utama pembangunan di Kota Tanjungbalai, sebagai langkah menyinergikan dan menyelaraskan program Astacita Peresiden RI, Prabowo Subianto.
Untuk kebijakan dan program yang saat ini dilakukan berupa penyediaan lahan pangan seluas 15 Ha (Hektar) di Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso yang akan dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura. Ia mengatakan, program ketahanan pangan ini sebagai upaya Pemkot Tanjungbalai meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah, serta membantu warga yang bekerja di bidang pertanian dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan warga.
"Melalui program ketahanan pangan ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai bisa meningkatkan produksi pangan lokal, sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah,” sebut Wali Kota, Mahyaruddin Salim.
Untuk sektor perumahan rakyat saat ini Pemkot Tanjungbalai telah berkoordinasi dan akan terus bersinergi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program 3 Juta rumah bagi MBR di Kota Tanjungbalai, dimana proses pemanfaatan lahan sedang dalam proses sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (ATR) Kota Tanjungbalai.
Selain dua program itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim juga berkomitmen dalam menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah di Kota Tanjungbalai. Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung penuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana kebutuhan MBG di Tanjungbalai mencakup 249 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA/MA dengan total sekitar 46.963 siswa, serta satu pesantren dengan 100 santri.
Hingga saat ini terdapat 6 (Enam) SPPG yang telah beroperasi dan sebanyak 15 SPPG akan segera beroperasi di Kota Tanjungbalai untuk melayani kebutuhan pangan bergizi bagi sekolah-sekolah dari jenjang PAUD, TK hingga SMA, dan ibu menyusui. SPPG tersebut antara lain, SPPG Polres Tanjungbalai (Yayasan Kemala Bhayangkari), SPPG Yayasan Pendidikan Almuslimun Nusantara (4 SPPG), SPPG Yayasan Hijrah Bersama Masyarakat, Taruna Agung Abadi, SPPG Yayasan Bersatu Sekata Berpadu Berjaya, dan SPPG Mitra Buana Sejati. Keenam SPPG tersebut setiap hari menyediakan 18.375 porsi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat.
“Tujuan utama SPPG ini adalah untuk menjamin asupan gizi anak sekolah dan ibu menyusui, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, yang merupakan salah sagtu dari Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI,” kata Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dalam suatu kesempatan peluncuran BMG.
Bantuan RTLH bagi masyarakat kurang mampu
Selain mendukung pendirian dan beroperasinya SPPG-MBG, dalam upaya menyelaraskan program pemerintah daerah dengan Astacita Presiden RI, Pemkot Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga telah meluncurkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Program RTLH ini merupakan langkah nyata Pemkot Tanjungbalai dalam mendukung penanganan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Berdasarkan data dihimpun dari Dinas Perkim, saat ini terdapat sekitar 13.000 rumah di Tanjungbalai yang membutuhkan perbaikan dan sentuhan pemerintah. Untuk tahun 2025 Pemkot Tanjungbalai telah menyalurkan 50 unit bantuan RTLH yang tersebar di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung. Total anggaran program RTLH ini senilai Rp1.000.000.000,- dengan rincian masing-masing penerima bantuan RTLH mendapat Rp20.000.000,- per unit, yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan penyaluran bantuan RTLH beberapa waktu lalu, Wali Kota Mahyaruddin Salim berharap adanya kolaborasi dari warga agar proses bedah rumah bisa berjalan optimal. Sebab bantuan yang diberikan tidak mencakup seluruh kebutuhan perbaikan rumah.
Agar program RTLH tepat sasaran, kepada Dinas terkait Wali Kota menekankan pentingnya pendataan yang lebih baik dalam menentukan penerima manfaat. Kedepan hendaknya pendataan warga dan survei lapangan harus dilakukan lebih cermat. Penentuannya harus berdasarkan kondisi akses jalan, distribusi air, serta kelayakan rumah penerima manfaat.
Menciptakan kondusifitas menjaga Kamtibmas
Pemkot Tanjungbalai sedang berupaya mewujudkan visi Agamais yang belakangan ini menjadi salah satu isyu berkembang, bahwa Wali Kota terkesan membiarkan atau “tutup mata” terhadap maraknya dugaan praktik maksiat hingga peredaran narkoba yang melibatkan anak dibawah umur di sejumlah cafe, hotel dan penginapan, serta tempat hiburan malam (THM) di daerah setempat, yang dinilai banyak pihak mengganggu ketertiban umum, serta mencederai visi Agamais yang diusung Mahyaruddin Salim dan Muhmaad Fadly Abdina.
Menyikapi gelombang isyu miring tersebut, Pemkot Tanjungbalai membentuk Tim Ops Pekat beranggotakan Satpol PP, TNI dan Polri yang rutin melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) ke tempat-tempat disinyalir terjadinya praktik maksiat. Secara tegas Pemkot Tanjungbalai juga memerintahkan pengusaha/pengelola cafe hingga THM tersebut mematuhi aturan sesuai perizinan. Hal itu karena tidak ada pihak manapun yang kebal hukum, dan atau terkesan di back up oknum tertentu, sehingga operasional cafe atau THM berpotensi mengganggu masyarakat dan ketertiban umum.
“Silakan berinvestasi di Tanjungbalai, namun seluruh pengusaha wajib memenuhi persyaratan perizinan serta mematuhi peraturan yang berlaku, dan menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, norma adat istiadat dan norma kesusilaan,” tegas Wali Kota Mahyaruddin dalam pertemuan dengan pengusa/pengelola cafe, hotel, penginapan dan THM beberapa waktu lalu.
Wali Kota menekankan agar pengusaha/pengelola wajib melengkapi persyaratan perizinan, membayar pajak, dan mematuhi sistem operasional (jam operasional) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, serta yang paling penting tidak melakukan praktik prostitusi, pesta miras, narkoba dan hal tidak benar yang dilarang agama, norma adat istiadat dan dilarang pemerintah.
Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan, pengusaha/pengelola wajib menjaga ketenangan, ketenteraman dan ketertiban umum sebagai upaya membangun citra yang baik dan positif daerah dimata umum. Karena kebanyakan lokasi atau tempat usaha yang dinilai banyak pihak dapat mencederai visi Agamais, berada di Kilometer 7 (tujuh), pintu masuk Kota Tanjungbalai.
Jika para pemilik/pengusaha terbukti melanggar aturan yang disepakati, izin usahanya bisa dicabut. Bahkan, jika pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori berat, izin usaha tidak akan diterbitkan selamanya.
"Atas nama Masyarakat dan sebagai pemerintah daerah, kepada para pengusaha diminta untuk menjaga kondusifitas dan Kamtibmas, hindari konflik kepentingan dalam berusaha. Diharapkan pengusaha membantu Pemkot Tanjungbalai dalam menjaga nama baik daerah yang sejak dulu dikenal sebagai Kota ulama, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai susila dan keagamaan di tengah masyarakat,” tegas Mahyaruddin Salim.
Dengan telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan strategis untuk mewujudkan visi misi Tanjungbalai EMAS selama menjalankan pemerintahan, Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota, Muhammad Fadly Abdina menyatakan bahwa kedepannya mereka tetap berkomitmen menuntaskan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2030.
Untuk mewujudkan RPJMD tersebut, tentu membutuhkan sinergitas, kolaborasi dan dukungan OPD yang solid, kreatif, inovatif, serta berdedikasi tinggi. Selain OPD, dukungan stakeholder terkait hinga elemen masyarakat terkecil sangat mereka harapkan.***
