Ada empat indeks kerawanan pilkada di Kota Gunungsitoli

Gunungsitoli (ANTARA) - Anggota DPRD Gunungsitoli Trimen Harefa mengatakan ada empat indeks kerawanan pemilihan kepala daerah yang akan digelar Desember 2020 di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara.

"Empat indeks kerawanan pada pelaksanaan Pilkada di Kota Gunungsitoli dan itu perlu diwaspadai oleh semua pihak," kata Trimen di Gunungsitoli, Sabtu.

Trimen yang ditemui di ruang kerjanya di kantor DPRD Kota Gunungsitoli memberitahu jika empat indeks kerawanan pada Pilkada 2020 yang berpengaruh besar adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Korban hilang diterjang ombak di Nias Selatan ditemukan meninggal

Baca juga: Pelabuhan Gunungsitoli wajibkan pengunjung pakai masker

Untuk itu, Anggota DPRD ini meminta semua pihak harus mampu berperan untuk mengimbau ASN agar tetap netral pada pemilihan kepala daerah di Kota Gunungsitoli.

Sedamgkan tiga kerawanan pilkada lainnya adalah politik uang, pengaruh media sosial dengan penyebaran hoaks dan data pemilu yang kurang benar atau kurang berkualitas.

"Kami legislatif di Kota Gunungsitoli sangat mendukung dan memberikan semangat kepada KPU Kota Gunungsitoli, karena di tangan mereka lah berhasil atau tidaknya pilkada di Kota Gunungsitoli," katanya.

Trimen juga meminta kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk mendukung penuh KPU Kota Gunungsitoli agar pelaksanaan Pilkada 2020 lebih berkualitas.

"Pemkot Gunungsitoli kita dorong mendukung penuh KPU, baik dari segi anggaran dan fasilitas yang diminta untuk sosialisasi Gerakan Klik Serentak," katanya.

Pada sosialisasi Gerakan Klik Serentak (GKS), Ketua KPU Kota Gunungsitoli Firman Gea meminta Pemkot Gunungsitoli untuk mendukung dan melengkapi fasilitas di kantor KPU Kota Gunungsitoli.

"Kami harap Pemkot Gunungsitoli membantu agar jaringan internet masuk di kantor, karena hingga saat ini jaringan internet belum ada," katanya.

Selain itu dia juga meminta agar Pemko Gunungsitoli bisa meminjami kendaraan angkutan barang, seperti truk untuk mendukung pengangkutan logistik pilkada ke depan.