Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyebutkan, bahwa realisasi ketujuh jenis pendapatan asli daerah (PAD) hingga kini mencapai Rp3,4 triliun lebih.
"Sampai per 24 September 2025, realisasi PAD mencapai Rp3,4 triliun dari target Rp7,24 triliun tahun ini," ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut Rudi Hadian Siregar saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (25/9).
Adapun ketujuh jenis pendapatan daerah yang terus digenjot Bapenda Provinsi Sumut, lanjut dia, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Kemudian, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), pajak rokok, pajak alat berat (PAB), serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
"Optimalisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution. Bapenda sendiri mengutip tujuh jenis pajak untuk PAD," ucap Rudi.
Pihaknya mengatakan, Pemprov Sumut tahun ini menargetkan ketujuh jenis pajak tersebut sebesar Rp6,36 triliun lebih.
Dari tujuh jenis pajak itu, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak primadona dengan target sebesar Rp1,74 triliun lebih.
Kemudian, target pajak bahan bakar kendaraan bermotor tercatat Rp1,66 triliun, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp1,527 triliun.
"Sedangkan pajak air permukaan Rp122,8 miliar, pajak rokok Rp1,3 triliun, pajak alat berat Rp1,08 miliar, dan opsen pajak MBLB Rp3,09 miliar," jelas Rudi.
Menurutnya, Pemprov Sumut terus berupaya mencapai target pendapatan daerah itu dengan mengoptimalkan bus layanan pembayaran PKB pada Sabtu malam dan Ahad pagi.
"Bus ini sudah dioperasionalkan di Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap) Binjai dan Pematangsiantar," sebut Rudi.
Ia juga menyatakan, lalu bus layanan pada Ahad pagi saat car free day di Lapangan Merdeka Medan, razia terpadu kepatuhan pembayaran PKB serentak, dan jam pelayanan malam hari.
"Ada juga inovasi melalui WA blast. Ini notifikasi pengingat WhatsApp, bahwa pajak kendaraan jatuh tempo. Ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak," tutur Rudi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Timur Tumanggor siap mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan Bapenda Sumut untuk meningkatkan PAD.
Pihaknya juga berupaya menggenjot PAD retribusi 18 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut yang dianggap mempunyai sumber pendapatan potensial.
"Seperti Disbudpar, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan lainnya. Termasuk BKAD juga memiliki pendapatan, seperti lelang kendaraan roda dua dan empat, jasa giro, dan hitungan bangunan yang akan dirobohkan," tutur Timur.
