Medan (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Pakpak Bharat.
"Kami melaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan KB dan kesehatan produksi di wilayah tersebut," ujar Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Kependudukan BKKBN Sumut Syamsu Rizal Lubis di Medan, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan itu dipusatkan di Puskesmas Salak yang diikuti sekitar 100 peserta, terdiri dari penyuluh KB, tenaga kesehatan, bidan, kader KB, ibu hamil, ibu menyusui, dan akseptor KB.
"Dengan demikian masyarakat di wilayah khusus seperti Kabupaten Pakpak Bharat itu diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih merata dan berkualitas, sehingga tujuan besar pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk dapat tercapai," tuturnya.
Dia mengatakan pelayanan KB di wilayah itu dan sasaran khusus merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, karena Program KB yang dijalankan secara efektif tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk semata.
"Melainkan memberi dampak positif bagi aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, yang berada di daerah tersebut," ucap dia.
BKKBN Sumut berkomitmen untuk memperkuat sinergisitas dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan mitra kerja lainnya dalam memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terintegrasi.
Syamsul mengatakan Pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menjadi landasan kuat dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan produktif
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan apresiasi atas perhatian BKKBN terhadap masyarakat di wilayahnya.
Menurutnya, Program KB bukan hanya tentang pengendalian jumlah penduduk, tapi juga tentang bagaimana bersama-sama membangun kualitas keluarga yang lebih baik.
"Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan BKKBN untuk memastikan masyarakat kami mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang memadai,” ujarnya.
