Madina (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution mengajukan sejumlah permohonan pembangunan fisik dan sarana prasarana bidang kesehatan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Senin (11/8).
Pertemuan bertajuk audiensi itu turut diikuti Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, Bupati Batubara, Bupati Tapanuli Utara, dan Bupati Asahan. Sementara itu, dari pihak kementerian turut hadir Dirjen Keslan, Dirjen Kesprimkom, SAM Bid Ekokes, Ses Ditjen Keslan, Dir Takel PKP dan Dir. Penyediaan SDMK.
Dalam pertemuan tersebut, selain memaparkan arah dan tujuan pembangunan Madina di bidang pelayanan kesehatan Saipullah juga meminta dukungan pembiayaan dari Kementerian Kesehatan.
Hal utama yang menjadi perhatian Bupati Madina adalah kelanjutan pembangunan RSUD Panyabungan dan perbaikan serta peningkatan sarana prasarana Puskesmas untuk mencapai target 100 persen dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di kabupaten itu.
Dalam kesempatan itu, bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Madina dalam melanjutkan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui program UHC yang telah berlangsung sejak 2023.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut bupati juga menyampaikan perihal transformasi layanan kesehatan melalui integrasi layanan kesehatan primer di daerah sampai ke tingkat desa/kelurahan.
Kemudian, peningkatan pelayanan rumah sakit berbasis kompetensi melalui program pelayanan prioritas KJSU dan non KJSU menuju rumah sakit rujukan utama yang profesional di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Madina, dr Muhammad Faisal Situmorang yang turut mendampingi bupati pada pertemuan itu mengaku optimistis permohonan yang diajukan akan mendapat respons positif dari Kementerian Kesehatan.
Dia menerangkan, dalam pertemuan itu Menteri Budi Sadikin menegaskan beberapa poin yang jadi prioritas untuk pelayanan kesehatan di Madina pada tahun depan. Antara lain, peningkatan bangunan fisik Puskesmas, bantuan anggaran alat kesehatan, dan pembangunan laboratorium kesehatan.
Dia mengungkapkan, setiap provinsi akan menerima anggaran bantuan kesehatan sekitar Rp1,6 triliun sampai dengan Rp1,8 triliun yang akan dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota.
