Tapanuli Selatan (ANTARA) - Bagi Rizki Abadi Hutasuhut, karyawan PT Agincourt Resources (PT AR), terhentinya produksi Tambang Emas Martabe Batang Toru pascabencana alam Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bukan sekadar urusan operasional perusahaan. Dampaknya langsung menghantam dapur rumahnya.
Rizki adalah ayah dari dua orang anak. Satu duduk di bangku Sekolah Dasar, satu lagi masih Taman Kanak-kanak. Setiap bulan, ia harus menyiapkan sedikitnya Rp500 ribu untuk biaya sekolah anak-anaknya, belum termasuk uang jajan dan kebutuhan harian lainnya.
“Penghasilan saya jelas berkurang karena upah lembur tidak dibayarkan lagi. Secara aturan mungkin tidak melanggar undang-undang normatif, tapi dampaknya ke ekonomi keluarga kami sangat terasa,” ujar Rizki kepada ANTARA, Rabu yang suaranya terdengar berat.
Menurutnya, selama ini upah lembur menjadi bagian penting dari take home pay (bawa pulang gaji) untuk menopang kebutuhan keluarga. Ketika lembur dihentikan dan upahnya tidak lagi dibayarkan, penghasilan bulanan otomatis menurun, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan seperti biasa.
“Anak-anak tetap sekolah, uang konsumsi tetap jalan. Tapi penghasilan sudah tidak seperti sebelumnya. Mau tidak mau, pengeluaran kami kurangi. Beras kami hemat, jajan anak-anak juga kami tekan," tuturnya.
Kondisi tersebut semakin menghantui pikiran Rizki karena terjadi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, momen yang biasanya membutuhkan biaya lebih besar bagi setiap keluarga.
“Jujur saja, pikiran saya kacau. Orang pasti mempersiapkan puasa dan lebaran. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya belum ada persiapan apa-apa. Rasanya berat,” ungkapnya.
Rizki menyadari bahwa bencana alam bukan kehendak siapa pun. Namun ia berharap ada kebijakan yang lebih rasional dan berkeadilan bagi para pekerja yang terdampak langsung secara ekonomi.
“Kami merasakan sendiri dampak dari berhentinya operasional tambang. Bukan cuma perusahaan, tapi kami para karyawan. Harapan kami sederhana, tambang bisa kembali berproduksi agar semuanya normal lagi,” katanya.
Ia juga menyinggung ironi antara kebijakan pemerintah yang selama ini menggaungkan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, dengan realita yang dihadapi para pekerja tambang Martabe setelah izin produksi dicabut.
“Program pemerintah katanya menciptakan lapangan kerja. Tapi di lapangan, kami justru kehilangan penghasilan. Rasanya tidak sinkron,” ujarnya.
Rizki menambahkan, ia dan rekan-rekan sesama karyawan Tambang Martabe menaruh harapan besar agar pemerintah segera memberikan kepastian, sehingga aktivitas produksi bisa kembali berjalan dan kehidupan para pekerja tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Kami hanya ingin bekerja normal, menerima hak kami, dan bisa menafkahi keluarga dengan tenang,” pungkasnya.
