Medan (ANTARA) - Ketua terpilih DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (KNPI Sumut), Aldi Syahputra Siregar mengimbau masyarakat terkhusus pemuda harus lebih cermat dalam menyikapi polemik 4 pulau yang saat ini sedang hangat diberitakan.
"Jangan hanya karena polemik 4 pulau tersebut, kita menyerang pribadi dan keluarga Gubernur Sumut Pak Bobby Afif Nasution. Apalagi sampai mengeluarkan kata kata yang tidak sopan. Sebab, keputusan dan regulasinya itu ada di Pemerintah Pusat. Pemprov Sumut tidak memiliki kewenangan untuk menetapkannya dan bersifat menerima apa yang sudah ditetapkan pusat," katanya di Medan, Minggu.
Hal ini disampaikan Aldi Syahputra merespon ragam reaksi di ruang publik pasca keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri RI Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Putusan itu menetapkan empat pulau yang secara historis milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, dialihkan ke Sumatera Utara.
Menurut Aldi, kritik atas ketidakterimaan oknum atau sekelompok elemen terhadap polemik 4 pulau tersebut harusnya dilayangkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah membuat keputusan.
Menurut Aldi, harusnya penyampaian aspirasi dan kritik lebih kepada substansi persoalan yang sedang terjadi.
Tidak kepada seseorang maupun keluarga yang notabenenya bukan pengambil keputusan maupun kebijakan.
"Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bukan pengambil keputusan terhadap 4 pulau tersebut. Dan bukan penyerobot. Beliau bersama Pemprov Sumut hanya menerima apa yang telah ditetapkan lusat. Sehingga salah alamat bila ada oknum atau perseorangan yang memberikan kritikan kepada Bobby dan keluarganya dengan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dan layak," katanya.
Sebagai warga Sumut, lanjut Aldi, dirinya juga merasa keberatan dengan adanya oknum yang mengkritik gubernur dan keluarganya dengan kata kata yang tidak sopan. Sebab, Bobby Nasution adalah pemimpin di Sumatrta Utara.
"Sebagai bangsa yang cerdas, kita harusnya mengkritik dengan bahasa yang baik dan santun. Pemerintah juga tidak melarang masyarakat memberikan penilaian maupun kritik atas kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap 4 pulau itu," katanya.
Namun demikian, Aldi memahami reaksi yang muncul akibat keputusan Kemendagri yang dinilai telah mengundang kontroversi ini. Akan tetapi, adab dalam menyampaikan aspirasi maupun kritikan harus lebih diutamakan. Sehingga tidak menimbulkan fitnah maupun hal-hal yang menjurus pada langkah hukum.
"Ya meskipun kita ketahui, sudah ada oknum yang dilaporkan oleh pendukung Pak Bobby ke aparat penegak hukum, biarkan hal itu menjadi pelajaran bagi semua pihak agar berhati-hati melontarkan kritikan di media sosial," katanya.
"Untuk itu, kita berharap kepada semua pihak bisa memahami bahwa setiap persoalan yang muncul, pasti ada solusi dan tempat menyalurkan aspirasi dengan baik. Tidak perlu sampai pada tindakan yang membuat orang lain tersinggung. Karena kita ini bersaudara didalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila," tambahnya.
