Madina (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, SE MSi kepada Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis di auditorium BPKP Sumut, Medan, Senin ( 26/5).
Dalam penyerahan itu, bupati turut juga didampingi Plh Sekda, Sahnan Pasaribu, Asisten II Ahmad Meinul Lubis, Sekretaris Dewan Afrizal, Inspektur, Rahmad Daulay, Kepala BPKAD, Yaz Adu Syakirin, Kepala Bapenda, Ahmad Yasir Lubis.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang menyampaikan, opini yang diberikan oleh BPK dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dia mengungkapkan, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, ada beberapa temuan yang menjadi perhatian penting karena terjadi hampir di tujuh kabupaten/kota yang hari ini menerima LHP LKPD.
"Antara lain, kekurangan volume bangunan, pencatatan aset yang belum efektif, perjalanan dinas yang masih sering jadi temuan," kata dia.
Dia pun meminta para kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPKP terhadap LHP yang diterima.
Sementara itu, Bupati Madina, Saipullah Nasution mengaku bersyukur atas capaian tersebut.
Namun, dia mengingatkan bahwa opini itu harus dilihat secara konprehensif, terlebih ada catatan yang diberikan oleh BPKP.
"Banyak catatan yang harus diperbaiki dan kami melihat itu adalah sebagai bentuk koreksi atas laporan keuangan yang kami serahkan," sebut Saipullah.
Terhadap catatan dan rekomendasi dari BPKP itu, Bupati Saipullah menerangkan, pihaknya akan menindaklanjutinya dalam kurun waktu dua bulan.
"Selanjutnya kami akan melakukan capacity building kepada pegawai atau pejabat yang langsung menangani kegiatan laporan keuangan di semua OPD yang ada di Madina," ungkapnya.
Bupati berharap tahun mendatang Pemkab Madina bisa kembali mempertahankan opini tersebut dengan catatan yang jauh lebih sedikit.
Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis mengatakan, keberhasilan Pemkab Madina meraih Opini WTP tiga kali berturut kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan.
Dia menilai, opini ini harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, terlebih tahun ini WTP yang diraih adalah murni atau tanpa ada PSH (Penekanan Suatu Hal).
"Alhamdulillah, kita, kan, WTP-nya, WTP murni, di tahun pertama pemerintahan Saipullah-Atika mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan," pungkas Erwin.
