Terkait DPS Madina, begini permintaan Bawaslu kepada jajarannya

Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, meminta jajarannya agar responsif dan aktif menerima tanggapan masyarakat terkait daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2024 yang telah diumumkan KPU setempat.

Anggota Bawaslu Madina Bambang Saswanda di Payabungan, Jumat, mengatakan pihaknya meminta seluruh jajaran panwascam dan pengawas kelurahan atau desa (PKD) agar membuka ruang komunikasi kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menerima laporan atau informasi sekecil-kecilnya dari masyarakat yang ingin menyampaikan masukan terhadap DPS.

"Kami meminta panwascam dan PKD untuk membuka komunikasi, koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah sesuai tingkatan, dari kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa. Bila terdapat tanggapan masyarakat untuk dikawal secara serius agar tidak ada pemilih nantinya yang kehilangan hak pilih pada hari pelaksanaan pilkada," katanya.

Ia mengatakan masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap DPS pilkada mulai tanggal 18-27 Agustus 2024 dan proses penyusunan terus berlangsung hingga nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan atau memberikan tanggapan terhadap DPS. Dapat melalui kantor Posko Kawal Hak Pilih yang berada di Kantor panwascam di 23 Kecamatan di Madina atau dapat langsung ke Kantor Bawaslu Madina," katanya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu Mandailing Natal Ali Aga Hasibuan mengatakan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkan DPS diawasi oleh jajaran Bawaslu Madina sejak dari rekrutmen pantarlih, proses coklit hingga pleno Kabupaten dan Provinsi.

Namun ,Ali Aga tetap berharap masyarakat memberikan tanggapan jika masih terdapat pemilih yang belum masuk dalam DPS.

"Kami sangat berharap pemutakhiran ini dapat berjalan dua arah, dari sisi teknis dan pengawasan dan tentu juga dari masukan masyarakat," katanya.

Menurut dia, pemutakhiran data pemilih ini menjadi bagian penting dalam tahapan Pilkada Serentak 2024 karena, menurut dia, itu merupakan input data yang nantinya sangat mempengaruhi hak pilih masyarakat dalam pilkada.

"DPS masih akan terus divalidasi hingga nanti sampai menjadi DPT, kami sangat berharap data yang dihasilkan benar-benar data yang teruji dari sisi validitasnya dan menyeluruh untuk semua warga Madina yang telah memiliki hak pilih," katanya.