Pemprov Sumut: KPK harus jadi "alarm"

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) untuk terus menjadi alarm atau pengingat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar terhindar dari korupsi dalam melaksanakan tugas program pembangunan.

“Untuk KPK RI, kami mohon terus diingatkan, diawasi, dipantau, agar kami berjalan tidak keluar rel," kata Agus Fatoni usai menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI di Medan, Rabu.

Menurut Fatoni, agar korupsi tidak terjadi maka diperlukan penguatan pencegahan. Untuk itu, dirinya berharap KPK terus membantu Pemprov Sumut untuk melakukan supervisi dengan pengawasan KPK, tentunya tata kelola pemerintahan akan terus berada di jalur yang tepat.

“Mohon kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak tahu, mana salah atau sudah tahu tapi lambat atau juga sudah tahu tapi ada keterbatasan," katanya.

Namun, mantan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan ini menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi yang selama ini telah dijaga dengan baik.

Hal ini dilakukan, katanya, agar kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus lebih baik

“Upaya pencegahan terus kita lakukan, sehingga kesejahteraan masyarakat Sumut ini tercapai," katanya.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto menjelaskan, maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk menjelaskan program Tim Korsup KPK RI akan mengadakan koordinasi pemberantasan korupsi.

Pada program itu, katanya, terdapat sejumlah hal yang akan menjadi fokus Tim Korsup selama di Sumut, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, monitoring center for prevention (MCP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan lainnya

“Kegiatan kami juga dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi di berbagai sektor di Sumut," ujarnya.