Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, untuk membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, usai mengikuti rapat itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada ambang sejarah baru dalam transformasi layanan digital.
"Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segara menuju keterpaduan layanan digital nasional," ujar Azwar Anas dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Anas menjelaskan bahwa Presiden Widodo telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan 'INA Digital'.
Menurutnya hal itu merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.
Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
"Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech (government technology), karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahan berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech," jelasnya.
INA Digital, yang akan dikelola oleh Peruri, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar-kementerian dan lembaga.
Azwar menekankan sudah ada peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik Indonesia di kancah internasional. Dia berharap dengan implementasi penuh INA Digital, Indonesia dapat melompat lebih jauh dalam peringkat tersebut.
"Alhamdulillah government development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita," imbuhnya.
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Azwar juga menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang.
Diharapkan integrasi tersebut tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
"Ke depan ini rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Kalau ini selesai insya-Allah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD," jelas Azwar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi gelar ratas bahas percepatan integrasi layanan digital nasional
