KPPN Rantauprapat salurkan anggaran Rp2,73 T

Aek Kanopan (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat menyatakan, hingga akhir Oktober 2023, mereka telah menyalurkan anggaran sebesar Rp2,73 triliun atau 82,77 persen dari pagu atau tumbuh 3,38 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Hal tersebut dikatakan Kepala KPPN Rantauprapat Warid Sudarwanto dalam keterangan tertulis soal APBN di wilayah kerjanya untuk periode Oktober 2023 yang diterima di Aek Kanopan, Rabu.

Warid merinci, realisasi belanja di wilayah Labuhanbatu Raya yakni belanja pegawai tumbuh 2,06 persen, belanja barang tumbuh 8,37 persen tetapi belanja modal menurun 1,35 persen.

Adapun belanja terbesar dialokasikan untuk belanja barang non-operasional yakni 81,77 persen dari pagu Rp65,80 miliar yaitu Rp53,80 miliar. Kemudian diikuti belanja barang operasional yakni 74,31 persen dari pagu sebesar Rp49,51 miliar yakni Rp36,79 miliar/

Kemudian belanja perjalanan dinas dalam negeri terealisasi Rp12,91 miliar atau sebesar 81,08 dari pagu Rp15,92 miliar, sedangkan belanja modal gedung dan bangunan 69,75 persen dari pagu Rp 10,83 miliar yaitu Rp7,55 miliar.

Lalu ada pula belanja modal untuk Satker Pengadilan Agama Rantauprapat sebesar Rp6,02 miliar. Akan tetapi, itu belum dapat direalisasikan karena masih terdapat blokir atas pagu yang bersangkutan.

Warid juga menyampaikan bahwa terkait percepatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023, terdapat dua proyek yang terdapat di wilayah kerja KPPN Rantauprapat, yaitu Preservasi Jalan Teluk Binjei-Tanjung Leidong dengan perkembangan fisik 40,40 persen dan Preservasi Jalan Gunting Saga-Teluk Binjei dengan prosed fisik 90,02 persen sampai Oktober 2023.

Warid menyatakan, guna mengawal kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, terutama dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023, dirinya berharap satuan kerja melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan atau belanja yang berpotensi dapat diakselerasi, lalu menyelesaikan pengadaan barang dan jasa, serta aktif melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Dia menyebut, perlu sikap optimis dari berbagai pihak untuk meningkatkan kewaspadaan serta ketelitian dalam pengelolaannya mengingat situasi perekonomian saat ini.

Warid menyampaikan pula, dari sisi penerimaan negara untuk sektor pajak terhimpun sebesar Rp1.262 M dari target tahunan sebesar Rp1.774 Milyar atau 71.14 persen dari target.

"Penerimaan pajak di Labuhanbatu Raya masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketidakstabilan harga komoditas, khususnya sawit mempengaruhi sektor pendapatan pajak," kata dia.

Dia menjelaskan, ketika harga sawit mengalami kenaikan, maka penerimaan perpajakan juga akan terdongkrak naik. Hal tersebut didasarkan pada penerimaan perpajakan pada tahun lalu.