Medan (ANTARA) - DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, mendorong penyaluran anggaran untuk menangani stunting (kekerdilan) atau gizi kronis pada anak agar tertangani maksimal sehingga bisa ditekan di daerah ini.
"Kita mau lihat penanganan stunting, karena kami prihatin masih banyak penderita stunting. Kita dorong Pemkot Medan agar maksimal menangani gizi buruk ini," terang Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari, di Medan, Sabtu.
Pihaknya menilai beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Medan, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan lambat dalam penanganan, sehingga penderita gizi kronis tetap banyak.
Legislator ini mengaku telah menemukan ibu dengan seorang anaknya yang berusia tiga tahun, namun si anak cuma memiliki berat badan tujuh kilogram di Kota Medan.
"Seharusnya bila kondisi sehat, berat badan si anak sudah 11 kilogram. Makanya dalam RDP (rapat dengar pendapat) nanti, kita pertanyakan kinerja OPD terkait stunting," tegas Sudari.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Helena Rugun Nauli Nainggolan mengakui penderita gizi kronis di daerah ini sebanyak 555 orang balita.
"Ternyata pada bulan penimbangan di Posyandu pada Februari 2022 ditemukan 555 balita stunting," katanya.
Namun, lanjut dia, dari data survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2021, prevalensi stunting pada tahun lalu masih berada di angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.
Berdasarkan data SSGI 2021 itu, prevalensi stunting Kota Medan pada angka 19,9 persen atau 23.725 balita gizi kronis di daerah ini.
DPRD Medan dorong penyaluran anggaran tangani gizi kronis
Sabtu, 21 Mei 2022 21:51 WIB 1750
Ilustrasi - Petugas kesehatan mengukur lingkaran kepala balita saat pelaksanaan Posyandu di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (3/11/2021). (Dok ANTARA)
