Salak (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat mulai mengerjakan lahan seluas 50 hektare lahan untuk kawasan pangan tahap awal di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pakpak Bharat, Adei Johan Banurea, di Salak, Minggu, mengatakan pihaknya mengerahkan beberapa alat berat guna mengelola serta mengkonversi areal lahan food estate yang berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu .
Melalui pengerjaan ini, ditargetkan awal Desember pembukaan lahan 50 hektare tersebut sudah selesai dan dilanjutkan dengan mengolah tanah dengan cara bajak.
"Mudah-mudahan di pertengahan Desember tahapan pengolahan lahan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menunggu tahapan pematangan lahan, dan mudah-mudahan nanti di awal Januari lahan seluas 50 hektare itu siap ditanami," katanya.
Sebanyak tiga unit eskavator dan tiga unit traktor dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pakpak Bharat dikerahkan guna mempercepat pengelolaan lahan tersebut.
Petugas dan operator di lapangan juga berjibaku memotong serta mencabut tungkul dan akar kayu, membersihkan, membajak serta proses pengerjaan lainnya.
Adei Johan Banurea menjelaskan kendala utama yang dihadapi yaitu kondisi cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini, karena Kabupaten Pakpak Bharat sedang memasuki musim penghujan.
"Kendala utama kita saat ini adalah cuaca yang kurang bersahabat, intensitas dan curah hujan yang tinggi menyebabkan lahan sulit dikelola, berlumpur dan lengket," katanya.
Sementara itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyebutkan saat ini pihaknya tengah berupaya keras mendorong kemandirian pangan mengingat sektor tersebut merupakan program unggulan.
"Sangat penting bagi kita untuk segera membangun sistem pertanian yang unggul dan menjadikan kabupaten tercinta ini mampu mandiri dan berdaulat secara pangan," katanya.
Upaya dan kerja keras yang digalang oleh bupati mendapat respon positif melalui pengembangan program food estate untuk membangun sistem pertanian yang mampu menyangga ketersediaan pangan nasional.
