Pemkab Pakpak Bharat surati LHK terkait reboisasi hutan atasi longsor

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar melakukan reboisasi hutan untuk mengatasi longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

"Perlu adanya reboisasi hutan di wilayah ini, terutama di daerah rawan longsor," ujar Penjabat sementara Bupati Pakpak Bharat Naslindo Sirait di Medan, Rabu.



Naslindo mengaku bahwa pihaknya sudah menyurati Kementerian LHK terkait bantuan bibit pohon, terutama tanaman keras maupun jenis buah lainnya.

Dia mengatakan dengan adanya bibit pohon itu agar bisa ditanam di kawasan yang berpotensi rawan longsor, banjir maupun lahan terdampak gerusan air akibat hujan deras.

"Saat ini sedang berproses, dengan harapan bisa secepatnya agar penanaman bibit tersebut segera terealisasi untuk jangka panjang dan dalam upaya pemulihan hutan," kata Naslindo.

Reboisasi dilakukan karena di berbagai titik daerah tersebut terjadi longsor, seperti jalan nasional di Pakpak Bharat menuju Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, tepatnya di kilometer 20 Dusun Semenneng, Desa Simbruna, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (STTU Jehe), sudah dapat dilalui semua jenis kendaraan pada Sabtu (12/10).

"Selain itu, bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, saya sudah pesankan dalam proyek jalan lintas tersebut cepat diselesaikan, karena potensi hujan tinggi sampai Desember mendatang," kata Naslindo.



Ia menambahkan banjir dan tanah longsor tersebut disebabkan hutan yang ada di wilayah tersebut mulai gundul, di daerah hulu Pakpak Bharat.

"Karena pohon banyak ditebangi, maka pihak kehutanan perlu mengawasi wilayah Sumut, khususnya Pakpak Bharat, karena ada laporan masih ada pengambilan kayu juga," kata Naslindo.