Medan (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menyatakan pihaknya segera membahas nasib seribuan guru honor yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) bersama Dinas Pendidikan Kota Medan.
"Kita lihat jadwal banmus (badan musyawarah) dulu, dan selama tidak ada kegiatan mendesak di DPRD Medan. Yang jelas dalam waktu dekat atau bulan ini kita bahas," tegas Rajudin di Medan, Jumat.
Hal ini dikatakannya menyikapi pengaduan pengurus Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan, Sumatera Utara, karena puluhan guru honor kehilangan pekerjaan akibat kehadiran PPPK guru.
Nantinya, lanjut dia, pihaknya meminta data sekolah mana saja yang mengeluarkan guru honor melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar dan jajarannya.
Selain itu, legislator ini juga mendorong agar seleksi tahap ketiga PPPK untuk formasi guru yang rencananya berlangsung pada September 2022 mengakomodir seluruh guru honor di Kota Medan menjadi PPPK.
Berdasarkan data DPRD Kota Medan hingga kini baru sekitar 600 orang guru honor yang lolos menjadi PPPK guru baik tahap kesatu dan kedua dari total sekitar 1.900 orang guru honor di Kota Medan.
"Tetap dilanjut, kalau bisa kuotanya ditambah. Sebab kita dapat informasi di Kota Medan kuota PPPK guru tahap ketiga cuma 300 orang, sementara sisanya ada 1.000 guru honor lagi," terangnya.
Pihaknya menyarankan kepada pemerintah pusat melalui Pemkot Medan agar diterima semua guru honor di daerah ini menjadi PPPK guru, walau penerimaan dilakukan secara bertahap.
"Kasihan mereka sudah lama mengabdi. Ada 30 tahun, 20 tahun, dan paling sedikit 10 tahun. Kalau diangkat PPPK, itu sudah terhibur meski bukan PNS murni," ucap Rajudin yang merupakan politisi PKS ini.
