Medan (ANTARA) - Tokoh masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menyatakan mendukung, sekaligus menginginkan kiranya pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara bisa segera diwujudkan.
Ketua Panitia Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara Harry Lontung Siregar didampingi Sekretaris Usman Hasibuan mengungkapkan, berbagai tahapan untuk mendukung terealiasinya pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sudah mereka lakukan.
Di antaranya dengan bersilaturahmi dengan pimpinan Komisi II DPR-RI, dan juga melengkapi persyaratan diperlukan untuk mewujudkan pemekaran tersebut. “Semoga tahun depan, pemekaran ini sudah bisa terwujud,” katanya melalui keterangan tertulis di Medan, Selasa.
Eks anggota DPR RI itu mengimbau semua pihak yang memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabagsel agar bersatu dan kompak dalam menyukseskan terwujudnya cita-cita bersama ini.
Tokoh Tabagsel Rusdi Lubis menegaskan dukungannya agar pemekaran Tabagsel menjadi Provinsi Sumatera Tenggara dapat terwujud.
Menurut Rusdi, pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sangat layak didukung, karena keberadaan Provinsi Sumatera Utara sangat luas, sehingga pengelolaannya memerlukan banyak pembenahan.
“Selain itu potensi sumber daya alam juga sangat luar bisa dan tidak kalah dengan daerah lainnya, sehingga sangat layak dimekarkan,” ujar anggota DPRD Sumut ini.
Hal senada dikemukakan mantan Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu yang menyatakan, potensi dimiliki daerah Tabagsel memang sangat kaya potensi sumber daya alam. Selain itu kualitas sumber daya manusia juga bisa diandalkan.
“Tanpa bermaksud mengecilkan Tapanuli, sesungguhnya Tabagsel lebih kaya potensinya, karena kita punya laut, energi baru dan terbarukan, emas, pembangkit listrik ramah lingkungan, panas bumi, CPO sawit dan lainnya,” kata Syahrul.
Karena itu, kata Syahrul, pemekaran Sumatera Tenggara harus didukung, agar rentang kendali ke Medan bisa lebih efisien. Sebab selama ini, masyarakat Tabagsel harus menempuh perjalanan sangat jauh, jika hendak berurusan ke ibukota provinsi di Medan.
Syahrul menambahkan, kalau pembentukan daerah otonomi baru ini bisa segera diwujudkan, dipastikan tidak akan ada yang dirugikan. “Karena itu, kita semua harus kompdan dan mendukung,” harapnya.
Sementara Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Prof Syahrin Harahap menekankan, pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara bisa disegerakan, jika telah didukung adanya kesiapan riil di daerah-daerah yang hendak dimekarkan itu.
“Dengan kata lain, pemerintah akan memberikan persetujuan dilakukan pemekaran, jika daerah yang hendak dimekarkan itu, tidak hanya memiliki kesiapan dari segi potensi, tapi juga memiliki kesiapan dari segi sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
