Medan (ANTARA) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah Rp14 triliun dianggap terlalu kecil dengan panjang jalan provinsi mencapai 3.000,5 kilometer lebih. Apalagi ketika dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Timur berjumlah Rp32 triliun dengan panjang jalan provinsi 2,3 kilometer.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi heran akan hal tersebut. Dengan panjang jalan 3.000,5 kilometer dan luas perkebunan sawit mencapai tiga juta hektar, maka dia menganggap jumlah APBD Sumut tidak sepadan.
"Sumatera Utara ini luas , jalan provinsinya yang terpanjang. Tetapi APBD-nya Rp14 triliun. Ini seperti ada yang salah, karena dengan 33 kabupaten/kota, dan luas areal perkebunannya tiga juta hektare lebih, itu terlalu kecil, dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu kilometer jalan provinsinya dengan APBD Rp32 triliun (2021)," ujar Edy Rahmayadi di Medan, Minggu (6/2) saat bertemu Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury.
Diakui mantan Ketua Umum PSSI itu pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.000,5 km. Di mana 75 persen nya dalam kondisi mantap, dimana 25 persen lainnya masih butuh sentuhan.
Padahal jika dihitung kata Gubernur, di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi. Khususnya perusahaan perkebunan, di antaranya PTPN II, III dan IV serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.
"Kebun itu kan menggunakan jalan, dan untuk memperbaiki itu wewenangnya adalah provinsi (pemerintah provinsi). Tetapi uang untuk memperbaikinya itu nggak ada. Jadi jalan yang terjelek itu di sini. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut)," jelasnya.
Hal itu pula yang menjadi laporan Gubernur kepada Presiden, dimana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui. Karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.
Begitu juga dengan pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Serta masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Sumut. Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian (pendistribusian) lahan eks HGU sebanyak 5.800 Ha yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu.
Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam membantu PTPN II, III dan IV dalam pengelolaan perkebunan. Terutama dalam hal pengamanan lahan. Karena itu pihaknya sangat bersyukur dengan jalinan kemitraan yang baik yang akan dibangun Gubernur.
"Kita tentunya akan senang sekali jika punya kemitraan dengan pemerintah provinsi. Apalagi di kawasan PTPN di Sumut, kita banyak sekali update tentang bantuan pengamanan lahan. Kita melihat selama ini sinergi antara BUMN dengan Pemprov, sangat penting sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana kita membangun forum komunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya," sebutnya.
Pahala juga menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemprov dan instansi penegak hukum yang memberikan kepastian bagi BUMN mengelola pabrik gula. Sebab sebelumnya, ada lahan yang sudah lama tidak digunakan PTPN II, dengan dukungan dari Pemprov serta aparat penegak hukum, sekarang areal perkebunan tebu yang tadinya hanya 6.000 hektare, bertambah 2.000 hektare lagi menjadi 8.000 hektare, hingga berdirinya pabrik gula di kawasan Seisemayang Deli Serdang.
"Bahkan sudah sejak lama PTPN II ini, baru tahun ini memperoleh untung. Begitu juga PTPN Group," kata Pahala.
