Serial "D.P." picu perdebatan wajib militer di Korsel

Jakarta (ANTARA) - Serial televisi “D.P” yang tayang di Netflix memicu kembali perdebatan di Korea Selatan mengenai sejarah skandal pelecehan di militer serta kebijakan wajib militer bagi laki-laki muda.

“D.P.” atau kependekan dari “Deserter Pursuit” telah menjadi salah satu serial televisi populer di Korea Selatan sejak ditayangkan perdana pada akhir Agustus.

Serial ini bercerita tentang polisi militer yang ditugaskan untuk menangkap desertir atau prajurit yang meninggalkan ketentaraan tanpa izin sekaligus menyoroti kehidupan sehari-hari saat wajib militer, termasuk pelecehan mental dan fisik dari tentara lain.

Sutradara Han Jun-hee mengatakan dirinya berusaha untuk menceritakan kisah yang memanusiakan tentang bagaimana sistem tersebut membuat para desertir menjadi korban dan penjahat, serta kerugian yang ditimbulkan bagi mereka yang terpaksa melakukan perburuan.

“’DP’ adalah kisah tentang melacak seorang pembelot. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah kisah paradoks mencari putra, saudara, atau kekasih seseorang yang malang,” kata Han melalui sebuah pernyataan dalam surat elektronik (surel) kepada Reuters, dikutip Rabu.



Terkait popularitas serial tersebut, seorang juru bicara kementerian pertahanan mengatakan saat ini lingkungan militer telah berubah dan kementerian telah mencoba untuk memberantas pelecehan serta perlakuan kasar.

Pekan lalu militer Korea Selatan mengumumkan pihaknya berencana untuk menghapus sistem yang memungkinkan tentara berpangkat tinggi dapat melacak prajurit yang melakukan desersi, bahkan rencana ini telah ada sebelum serial “D.P.” tayang. Perubahan itu mulai berlaku pada Juli 2022.

Reaksi terhadap serial “D.P.” di antara mantan wajib militer beragam. Beberapa orang mengatakan serial tersebut mencerminkan pengalaman mereka, sementara yang lain mengatakan penggambaran pelecehan berlebihan dan beberapa tidak menonton serial “D.P” untuk mencegah ingatan traumatis muncul kembali.

“Ada adegan di ‘D.P.’ saat mereka melempar sepatu tempur (ke tentara). Saya mengalami banyak pelecehan serupa. Sekarang saya melihat ke masa lalu, saya merasa itu tidak adil, tetapi kala itu hal demikian sangat umum,” kata Ma Joon-bin yang mengikuti wajib militer antara 2013 dan 2014.

Lee Jun-tae yang bertugas pada 2017 hingga 2019 mengatakan dirinya tidak pernah mengalami atau mendengar rekan lain yang mengalami pelecehan selama wajib militer.

“Tidak ada perlakuan kasar selama saya hidup,” katanya.

Pekan lalu, politikus Lee Jae-myung menyebut cerita dalam serial “D.P” sebagai “sejarah barbar” Korea Selatan. Sementara politikus partai oposisi Hong Joon-pyo mengatakan dirinya pernah mengalami kekejaman sebagai seorang tentara dan berjanji untuk mempertimbangkan kembali wajib militer sukarela.

Sementara itu, kritikus budaya pop Kim Hern-sik yang pernah menjabat sebagai DP mengatakan upaya untuk mengakhiri wajib militer tidak akan menyelesaikan semua masalah jika budaya militer yang lebih luas tidak ikut berubah.

“Selama ada dinas militer, apakah sistem wajib militer atau sukarela, masalah tidak dapat dihindari dengan satu atau lain cara,” kata Kim.