PSMS Medan sepakat Liga 2 lanjut tetapi pertanyakan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Umum PSMS Medan Julius Raja mengatakan bahwa klubnya menyepakati usulan PSSI yang akan melanjutkan Liga 2 Indonesia 2020 tetapi mempertanyakan soal subsidi.

"Klub Liga 2 sepakat mengikuti arahan Ketua Umum PSSI. Namun kami belum sepakat soal subsidi. Kami menunggu bagaimana keputusan akhir dari rapat Komite Eksekutif PSSI. Kalau hasilnya tidak memuaskan, kami akan menggelar rapat sendiri khusus Liga 2," ujar Julius ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Julius, dalam rapat virtual pada Selasa (2/6), setelah PSSI menyebut masukan soal penambahan subsidi naik dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta pertermin untuk klub2 Liga 2, Direktur Keuangan LIB Rudy Kangdra mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki biaya sehingga subsidi dengan tambahan pertermin itu baru dibayarkan pada Oktober 2020.

Baca juga: Pelindo I sponsori PSMS arungi kompetisi Liga 2 Indonesia

Liga 2 Indonesia 2020 sendiri memang diusulkan oleh PSSI untuk berlangsung lagi pada Oktober dan direncanakan berakhir pada Desember 2020.

"Pertanyaannya, bagaimana klub menggaji pemain pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September?" tutur Julius.

Sebelum musim 2020 bergulir, subsidi untuk setiap klub Liga 2 disepakati Rp1,15 miliar.

Hitung-hitungan Julius, jika memang ada kenaikan masing-masing Rp100 juta di tiga bulan lanjutan musim, maka setiap klub total mendapatkan Rp1,45 miliar.

Karena tim-tim Liga 2 sudah memperoleh pembayaran termin pertama subsidi untuk bulan Maret sebesar Rp250 juta, artinya ada Rp1,2 miliar lagi yang harus dilunasi.

"Seharusnya sisanya dibagi (perbulan). Jadi bayar saja untuk tiga bulan dari April itu. Nanti tiga bulan lagi Juli, Agustus dan September lunasi Rp300 juta lagi," tutur Julius.

Dia menegaskan, PSMS dan klub Liga 2 lain mengalami kesulitan keuangan selama kompetisi berhenti akibat pandemi penyakit virus corona (COVID-19).

PSSI melalui surat keputusan bernomor SKEP/48/III/2020 menetapkan bahwa bulan Maret sampai Juni adalah keadaan kahar (force majeure) sehingga klub-klub Liga 1 dan 2 musim 2020 dapat membayar pemain dan ofisial maksimal 25 persen dari kontrak.

Meski dipotong 75 persen, tim-tim terutama dari Liga 2 merasa berat menunaikan kewajibannya. Ditambah lagi, PSSI belum mengatur soal gaji untuk bulan Juli sampai, jika Liga 2 mulai kembali Oktober, September 2020.

"Pertanyaannya, yang bayar pemain siapa? Ya klub. Kalau klub tidak membayar pemain, bisa kena sanksi FIFA, kan? Kami mati-matian mencari uang untuk membayar gaji pemain. Semua dalam posisi sulit sekarang," kata Julius.

Sementara, soal usulan PSSI yang lain seperti format Liga 2, Julius menyebut bahwa timnya sepakat dan siap menjalankannya.

PSSI secara maraton menggelar rapat virtual dengan klub-klub Liga 1, Liga 2, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) pada hari ini, Selasa (2/6).

Agenda pertemuan tersebut yaitu mendiskusikan soal usulan PSSI terkait kelanjutan Liga 1 dan 2 Indonesia musim 2020 yang dihentikan sejak Maret 2020 karena pandemi COVID-19.

Adapun usulan PSSI untuk Liga 1 musim 2020 adalah, pertama, kompetisi bergulir kembali pada September atau Oktober 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kedua, pembayaran subsidi pertermin dinaikkan menjadi Rp800 juta. Ketiga, tidak ada degradasi dan, terakhir, pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa agar seluruh tim tidak perlu berada di tempat publik terutama bandara.

Kemudian, untuk Liga 2 musim 2020, PSSI menyarankan kompetisi bergulir kembali mulai kembali pada Oktober, subsidi pertermin dinaikkan menjadi Rp200 juta serta tanpa degradasi.

Selain itu, hanya ada dua tim, sebelumnya tiga, yang akan promosi ke Liga 1. Pertandingan Liga 2 juga diusulkan di Pulau Jawa dengan setiap tim dibagi menjadi empat grup, di mana masing-masing digrup dihuni enam klub.

PSSI akan menggelar rapat komite eksekutif (Exco) untuk membuat keputusan akhir soal kelanjutan liga. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada informasi soal kapan pertemuan itu dilaksanakan.