Rantauprapat (Antaranews Sumut) - DPRD Labuhanbatu menanggapi laporan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna, Rabu sore di Rantauprapat.
Sejumlah saran dan kritikan disampaikan pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhori dan dihadiri Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.
Fraksi Golkar pada pendapat akhirnya yang dibacakan Truly Simanjuntak memuat 12 poin saran kepada Pemkab Labuhanbatu.
Diantaranya, pemerataan guru pendidikan, pemberian sanksi kepada rekanan proyek yang tidak berkinerja baik dan bersikap tegas kepada para wajib pajak yang belum membayar kewajibannya.
Pendapat akhir Fraksi Gerindra yang dibacakan Abdul Karim Hasibuan menyoroti banyaknya kualitas infrastruktur yang buruk.
Yakni, badan jalan yang baru diaspal namun sudah rusak. Seperti poros jalan Suka Makmur menuju Tanjung Harapan, Bilah Barat.
Penurunnya capaian PAD 2017 hanya mencapai 76,04 persen. Dimana pajak daerah hanya 68,78 persen dan retribusi hanya 40,04 persen. Sehingga mengusulkan, dibentuknya panitia khusus DPRD tentang Pendapatan.
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dalam sambutannya mengingatkan organisasi perangkat daerah agar merespon rekomendasi dewan untuk bahan intropeksi dan meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara khusus Pemkab mengucapkan terima kasih kepada panitia khusus DPRD Labuhanbatu.
Sebelumnya, Pemkab Labuhanbatu, pada rapat paripurna, 2 April 2018 menyampaikan nota pengantar LKPj TA 2017.
Dalam agenda itu, bupati menyebutkan secara umum laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sebesar 5,06 persen yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 persen dari tahun 2015.
Sementara PDRB tahun 2016 atas dasar harga konstan mencapai 20,046 triliun dan atas harga berlaku mencapai Rp26.505 triliun.
Dari aspek kesehatan, angka harapan hidup mencapai 69 tahun pada tahun 2016 yang berarti lebih tinggi dari tahun 2015 yaitu 69 tahun, kondisi ini menggambarkan meningkatnya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi.
Sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi dan kesehatan yang apada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.
Pangonal mengemukakan, hasil yang dicapai mengenai pengelolaan pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan sesuai dengan Perda No.1 tentang APBD TA 2017, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,256 triliun.
Sesuai Perda No.7 tahun 2017 tentang P-APBD bertambah menjadi Rp1,290 triliun atau sebesar 2,17 persen dari target tersebut dapat direalisasi sebesar Rp1,164 triliun atau 90,26 persen.
