Pematangsiantar, Sumut, 10/5 (Antara) - Sejumlah anggota DPR RI melakukan kunjungan ke Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Selasa, dalam rangka reses ke daerah pemilihan masing-masing.
Pimpinan reses Ali Umri diterima Penjabat Wali Kota Pematangsiantar Jumsadi Damanik didampingi beberapa pimpinan SKPD di rumah dinas wali kota.
Pj Wali Kota mengharapkan agar wakil rakyat di DPR RI bisa membantu memecahkan berbagai persoalan yang dialami para pemerintah di daerah.
"Semoga Pak Ali Umri sebagai wakil kami di pusat, yang juga pernah menjadi wali kota Binjai bisa memahami kondisi yang ada, dan bisa menyerapnya pada kegiatan reses ini untuk dibawa ke pusat," kata Jumsadi.
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Pematangsiantar Adiaksa DS Purba memaparkan kondisi keuangan pemerintah kota yang memiliki capaian PAD berkisar 10,66 persen dari keseluruhan APBD, sehingga anggaran bergantung pada dana perimbangan pusat dan provinsi.
"PAD mencapai Rp110 miliar, sedangkan APBD tahun 2016 Rp1 triliun," sebut Adiaksa.
Sementara DPPKAD kerap mengalami kendala transfer dana pusat mau pun provinsi, diantaranya juknis DAK yang membuat terlambat pengerjaannya, bahkan melampaui tahun anggaran, keterlambatan penerbitan SK Ditjen para guru-guru berakibat terhadap keterlambatan pencairan tunjungan sertifikasi.
Ali Umri mengaku telah bertemu Plt Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi yang menyampaikan niat baik untuk membayarkan seluruh tunggakan-tunggakan proyek di daerah-daerah yang masih tertunda selama ini.
Wakil rakyat asal Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu banyak memberikan masukan-masukan seputar tata kelola manajemen pemerintahan dan keuangan, serta kiat-kiat agar pengelolaan proyek tidak sampai melanggar aturan.
"Kita berharap jangan sampai ada pejabat teknis yang melanggar aturan dalam pengelolaan proyek," ujar Ali Umri.
