Simalungun, 5/12 (Antara) - Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, menyambut positif atas rencana pemerintah pusat meniadaan ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar (SD) mulai tahun 2014.
"Bagus itu. Supaya terdapat keadilan bagi sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota atau di daerah pedesaan," kata Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Sulaiman Sinaga, Kamis.
Ketua Komisi IV yang di antaranya membidangi pendidikan ini menilai pemerataan pelaksanaan ketentuan, khususnya ujian nasional menciptakan ketidakadilan bagi perangkat atau pelaku pendidikan di desa.
"Informasi dan kelengkapan lainnya yang mendukung informasi masih sulit didapatkan di daerah pedesaan karena sarana untuk itu seperti jalan saja tidak baik," ujarnya.
Kondisi ini, katanya, berbanding terbalik dengan kawasan perkotaan yang serba lengkap sehingga memudahkan akses dan informasi yang mendukung kota lebih mempersiapkan diri.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, menurut dia, tidak harus menyetarakan sistem pengajaran antara kota besar, kota kecil terutama yang di daerah.
"Bisa dicari cara lain yang bernuansa kearifan lokal dengan pengkondisian daerah tertentu. Kita serahkan saja kepada peran pendidik," kata Sulaiman.
Sejumlah orang tua pelajar juga menyampaikan dukungan rencana pemerintah karena sejak diberlakukannya UN untuk SD cukup merepotkan memotivasi anak.
"Seharusnya anak yang lulus bukan saja bisa melalui tes ujian tertulis, tetapi juga harus didukung perilaku yang baik supaya generasi penerus tidak saja pintar tapi juga beretika," kata Ramlan, warga Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. (KR-WRS)
