Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota di provinsi itu agar benar-benar memperhatikan indikator pembangunan di daerah masing-masing.
Menurut Bobby, pada 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja bupati dan wali kota di Sumut yang dilantik pada Februari 2025.
"Monitoring RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD," kata Bobby usai membuka konsultasi publik rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sumut 2027 di Kantor Gubernur Sumut, Kamis.
Terlebih, kata Bobby, sebagian wilayah di Sumatera Utara mengalami bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor cukup signifikan akhir November 2025.
"Terkhusus daerah terdampak bencana, dan ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya. Tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya," jelas Bobby.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara memanfaatkan dana transfer ke daerah (TKD) yang batal disesuaikan tahun 2026.
Pihaknya berharap anggaran dana TKD tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
"Manfaatkan, maksimalkan, terutama pemulihan pascabencana dan dampaknya. Daerah juga boleh lakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026," tegas Bobby.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumut Dikky Anugerah berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin.
Ia mengatakan suatu pembangunan dilakukan di daerah masing-masing harus mampu memberikan lompatan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Dalam konsultasi publik RKPD Provinsi Sumut 2027 ini, Pemprov Sumut juga turut memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut meluncurkan program hasil terbaik cepat (PHTC) keenam, yaitu Restorative Justice.
"Saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan konstruktif berbasis data, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," kata Dikky.
