Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran dalam APBD Sumut sebesar Rp1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur terintegrasi pada tahun ini.
"Pagu indikatif terhadap rencana pembangunan infrastruktur Rp1,9 triliun," ucap Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut Harry Rizal Hasibuan di Medan, Kamis.
Ia mengemukakan, alokasi anggaran itu digunakan untuk merealisasikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (Instansi).
Di antaranya PHTC bidang kebinamargaan sebesar Rp690 miliar, proyek strategis daerah (PSD) bidang kebinamargaan senilai Rp356 miliar, dan PHTC bidang sumber daya air sebesar Rp258 miliar.
"Terdapat juga proyek strategis daerah sumber daya air sebesar Rp57 miliar," ujar Harry.
Selain itu, lanjut dia, APBD Sumut tahun anggaran 2026 juga disiapkan untuk kegiatan pascabencana wilayah Sumatera Utara sebesar Rp250 miliar lebih.
"Terdiri atas alokasi kebinamargaan sebesar Rp151 miliar dan alokasi bidang sumber daya air senilai Rp59 miliar," kata dia.
Menurutnya, Dinas PUPR Provinsi Sumut juga telah menganggarkan untuk pengadaan alat berat dengan nilai sebesar Rp46 miliar.
Pengadaan ini dilakukan atas upaya mengantisipasi masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang menerjang belasan wilayah Sumut pada akhir November 2025.
Pada masa tanggap darurat ini, pihaknya sempat mengalami keterbatasan pendistribusian alat berat untuk pembersihan material banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
"Saat tanggap darurat bencana tahun lalu kita agak keteteran dalam hal alat berat," kata Harry.
Ia juga mengatakan bahwa capaian pembangunan infrastruktur terintegrasi sepanjang tahun lalu dengan kondisi jalan mantap mencapai 75 persen.
"Hingga kini kondisi jalan mantap di Sumut ada 75 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 3.005 kilometer," ujarnya.
