Karo (ANTARA) - Sinergi lintas sektor, dukungan desa, intervensi tepat sasaran dan peran swasta menjadi kunci utama strategi Pemkab Karo menurunkan angka stunting. Targetnya ambisius: menekan prevalensi hingga 16 persen pada akhir 2025.
Bupati Karo Dr.dr Antonius Ginting, SpOG, MKes melalui Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Data Martina Br Ginting, AP, M.Si menyebut, langkah strategis telah disiapkan mulai dari edukasi gizi, pemberian makanan tambahan (PMT), peningkatan cakupan imunisasi, hingga pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu.
“Kami memastikan setiap intervensi benar-benar sampai kepada keluarga berisiko stunting. Pendekatannya harus berbasis data dan kolaborasi,” kata Data yang dihubungi ANTARA, Selasa sore (14/10/2025).
Data menjelaskan sinergi antar instansi hingga ke pemerintahan desa menjadi tulang punggung upaya percepatan ini. Seluruh desa di Kabupaten Karo telah mengalokasikan dana dan kegiatan pencegahan stunting sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2025.
Kegiatan di desa berfokus pada posyandu, penyediaan makanan tambahan bergizi, peningkatan kapasitas kader posyandu dan kader pembangunan manusia, serta edukasi mengenai gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola asuh anak. “Setiap desa memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda. Karena itu, kegiatan disesuaikan dengan potensi lokal melalui koordinasi antara bidan desa, puskesmas, dan perangkat daerah,” jelasnya.
*Tantangan: Ekonomi dan Edukasi
Meski komitmen tinggi, Pemkab Karo mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang, serta sanitasi lingkungan yang belum memadai.
Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Karo telah menetapkan wilayah prioritas (lokus) berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 090/1171/Bappedalitbang/2024. Dari peta ini, pemerintah bisa lebih fokus menyalurkan program sesuai kebutuhan setiap daerah.
*Strategi Tepat Sasaran
Agar intervensi tidak tumpang tindih, Pemkab menerapkan analisis data berbasis indikator penurunan stunting. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana kerja konvergensi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Dengan cara inilah, sebut Data setiap rupiah anggaran diarahkan untuk sasaran yang paling membutuhkan. “Sinergitas program sangat penting agar tidak terjadi pemborosan atau duplikasi kegiatan,” tegasnya.
*Peran Swasta dan Masyarakat Didorong
Selain pemerintah, dukungan masyarakat dan sektor swasta juga dinilai krusial. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan diharapkan ikut mengisi celah kebutuhan yang belum terjangkau pemerintah.
“Masalah stunting tidak bisa ditangani sendiri. Perlu gotong royong semua pihak, baik ASN, dunia usaha, maupun masyarakat,” ujarnya.
*Program Unggulan: Dari Bapak dan Bunda Asuh hingga Aplikasi Digital
Sebagai garda terdepan, Dinas P3AP2KB bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus menjalankan program terintegrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB mendampingi langsung keluarga berisiko stunting—mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita.
Beragam inovasi lokal turut digerakkan, seperti program Bapak-Bunda Asuh Stunting yang melibatkan ASN dan swasta dalam pemenuhan gizi balita, Aplikasi Pengingat Imunisasi dari puskesmas untuk mengingatkan jadwal posyandu, serta “Catin Cetar” yang membekali calon pengantin dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan guna mencegah stunting sejak dini.
*Target 2025: Turun ke 16 Persen
Dengan seluruh langkah dan inovasi tersebut, Pemkab Karo menargetkan penurunan angka stunting hingga 16 persen pada akhir 2025. Pendekatan edukatif melalui kunjungan rumah, kelas ibu hamil, dan penyuluhan keluarga terus digencarkan agar masyarakat lebih sadar pentingnya gizi dan kesehatan anak.
“Kami ingin memastikan setiap anak Karo tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Itulah investasi terbaik bagi masa depan,” ujar Data.
