Karo (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. H. Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya inovasi pembiayaan infrastruktur daerah sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam paparan pada kegiatan kunjungan kerja dan diskusi strategis di Kabupaten Karo, Kamis (5/2/2026).
Dalam pemaparannya, Wamendagri menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, terutama bagi daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Bima Arya, KPBU menjadi salah satu skema yang dinilai efektif karena dapat digunakan untuk proyek berskala besar maupun kecil, berbasis kinerja, serta dapat berlanjut melampaui masa jabatan kepala daerah. Namun, skema ini membutuhkan kesiapan dokumen proyek, sumber daya manusia teknis, serta manajemen kontrak yang baik di daerah.
Selain KPBU, Wamendagri juga memaparkan sejumlah alternatif pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, seperti obligasi dan sukuk daerah, hibah dan pinjaman internasional, pemanfaatan aset daerah, hingga skema partisipatif seperti crowdfunding dan CSR. Setiap skema memiliki keunggulan sekaligus tantangan, sehingga daerah perlu menyiapkan kelembagaan, data, serta sistem pelaporan yang akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah di Indonesia bervariasi, mulai dari kategori kuat, sedang, hingga lemah, tergantung pada perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat perlu lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
Lebih jauh, Bima Arya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur daerah memiliki peran penting dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, termasuk peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kunjungan kerja dan diskusi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Karo, untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pewarta: Ade FriadiEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026