Aekkanopan (ANTARA) - Banyaknya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang disinyalir bocor menjadi alasan perlunya dibentuk panitia khusus (pansus) Peningkatan PAD di DPRD Labuhanbatu Utara. Dan hal itu merupakan salah satu rekomendasi pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2024.
"Kita berharap semoga usai mada reses yang sedang dilaksanakan DPRD Labura saat ini, pansus peningkatan PAD tersebut dibentuk," ujar Ketua Komisi B DPRD Labura Indra Sakti Dasopang di ruang kerjanya, Senin (19/5).
Bahkan menurut politisi Partai Hanura yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Labura, pada periode sebelumnya dirinya juga sudah mengajukan usulan tentang pansus peningkatan PAD itu.
Diterangkannya, diantara potensi PAD yang diduga ada kebocoran adalah dari sektor parkir, sarang burung walet, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Bangunan Gedung (PBG) serta dari pariwisata.
"Untuk PBG, dirinya menyatakan perlu diatur karena hal itu merupakan barang baru. Sementara untuk PAD dari sektor pariwisata, diharapkan segera dikeluarkan landasan hukumnya, minimal surat edaran atau keputusan bupati," paparnya.
Rekannya separtainya Supriadi juga mengakui kemungkinan adanya kebocoran tersebut. Sebagai contoh adalah PAD dari sektor sarang burung walet yang ditargetkan hanya sebesar Rp16 juta per tahun.
"Kalau sebesar itu, mungkin dari Desa Airhitam saja sudah dapat memenuhinya," ujar pria yang terpilih dari Daerah Pemilihan Labura II yang meliputi Kecamatan Kualuhhilir dan Kualuhleidong itu.
Untuk itulah, fraksi Hanura pada tanggapannya terkait LKPj Bupati Labura untuk TA 2024 lalu meminta agar segera dibentuk pansus PAD tersebut. "Fraksi Hanura memang meminta dibentuk pansus peningkatan PAD itu," pungkas Indra yang juga Ketua PAC Pemuda Pancasila Marbau itu.
