Medan (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan institusi pengawasan siber guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kolaborasi itu dalam rangka menyisir kemungkinan berita hoaks dan promosi yang berbahaya," ujar Karding di Kota Binjai, Sumatera Utara, Sabtu.
Menteri P2MI memandang perlu terus meningkatkan kolaborasi dengan instansi itu mengingat perekrutan pekerja migran ilegal menggunakan dunia maya sebagai alat promosi.
Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian terkait dengan promosi yang tidak benar perihal bekerja ke luar negeri.
Dalam pencegahan TPPO tersebut, Karding mengemukakan bahwa pihaknya juga gencar membongkar jaringan pekerja migran ilegal.
"Data kemarin, dari 546 orang yang dipulangkan dari Myanmar itu, seingat saya 137 orang dari Sumut, salah satu di Binjai," kata Karding.
Oleh karena itu, lanjut dia, kolaborasi dengan semua pihak diperlukan. Selain pencegahan di hilir, lewat edukasi dan pendampingan agar mereka berangkat ke luar negeri secara prosedural.
Di samping itu, Karding memandang penting pencegahan di pintu keberangkatan seperti bandara maupun pelabuhan untuk bisa mem-profiling PMI yang diberangkatkan oleh sindikat dengan modus menggunakan paspor atau visa wisata.
Karding mengatakan bahwa P2MI dan jajaran menggandeng banyak pihak untuk mengenalkan apa itu pekerja migran, bagaimana agar pekerja migran berangkat secara prosedural, dan ikut pendampingan.
Begitu pula, kata dia, untuk wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia seperti di Jawa Tengah, NTB, dan Sumatra.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri P2MI: Perkuat kolaborasi institusi pengawasan siber cegah TPPO
