Langkat (ANTARA) - Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti mewakili Bupati Syah Afandin mengikuti Entry Meeting pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 se-Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara serentak melalui zoom meeting, dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kadis Kominfo Wahyudiarto menyampaikan di Stabat, Selasa.
Wahyu menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sesuai amanat sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Lalu, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, katanya.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati Langkat turut menyambut langsung kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Sumut di Rumah Dinas Bupati Langkat. Selanjutnya, Wakil Bupati bersama tim mengikuti zoom meeting sebagai bentuk partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Langkat dalam proses pemeriksaan tersebut.
Kepala BPK Perwakilan Sumut Henry Simatupang memaparkan tujuh lingkup pemeriksaan laporan keuangan daerah, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Henry juga menegaskan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban minimal dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Melalui zoom meeting ditempat terpisah Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan ini dan berharap kehadiran Tim BPK dapat mendorong peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat.
“Kehadiran Bapak Ibu sekalian kami harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Langkat mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun ini.
“Insya Allah, tahun ini kami optimis bisa meraih opini WTP sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” harap Bupati.
Bupati Syah Afandin juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan dan memberikan data yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat demi kelancaran tugas BPK RI Perwakilan Sumut.
Pemeriksaan terinci ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, dengan harapan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
