Medan (ANTARA) - Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara Zumri Sulthony menyatakan, pengembangan desa wisata di wilayahnya perlu melibatkan semua pihak.
"Akan lebih maksimal ketika semua sektor membangunnya berbarengan, 'keroyokan'," ujar Zumri di Medan, Senin.
Saat ini, dia melanjutkan, ada sekitar 500 desa wisata di seluruh wilayah Sumatera Utara yang masih perlu peningkatan dari berbagai sisi.
Untuk itu, Zumri menyebut perlu adanya kerja sama antarpihak mulai dari akademisi, pemerintah sampai perusahaan seperti perbankan.
"Misalnya, dari kampus bisa membuat desain dan arsitek bangunannya. Lalu dari perbankan bisa mendukung dari pembiayaan," kata dia.
Idealnya, menurut Zumri, setiap desa wisata memiliki produk khas yang dapat ditonjolkan, misalnya objek wisatanya atau hasil-hasil UMKM-nya.
Hal itu, dia menambahkan, akan membuat wisatawan yang datang lebih betah. Pembangunan desa pun semakin terarah dan fokus.
"Akan bagus sekali jika setiap desa mempunyai satu produk unggulan sehingga pariwisatanya berkelanjutan. Dengan begitu, wisatawan tidak akan berhenti di satu desa karena produk di desa berikutnya akan berbeda," tutur Zumri.
Saat ini, Zumri mengatakan bahwa Disbudparekraf Sumut tengah mengembangkan potensi dua desa wisata di Kabupaten Karo.
Dua desa tersebut, disebut Zumri menjadi proyek awal (pilot project) soal tata kelola desa wisata.
"Sehingga ke depan tidak lagi sembarangan untuk membangun sesuatu tanpa melihat keunggulan desa wisata itu. Pembangunan di sana harus ada kaitan dengan potensi yang dimiliki," kata dia.
Selain Disbudparekraf, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut juga tengah mengembangkan sebanyak tujuh desa wisata di daerahnya dari sisi pembiayaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusi (EKI).
Desa-desa itu adalah Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sidodadi dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun dan Desa Lumban Bulbul di Kabupaten Toba.
Pada Januari-September 2023, OJK Sumut menyatakan bahwa tujuh desa wisata EKI mendapatkan total kredit Rp10,9 miliar yang diberikan kepada 1.321 debitur.
Periode yang sama, ada 84.842 rekening pelajar di tujuh desa wisata itu dengan jumlah tabungan Rp8,6 miliar.
Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut menyatakan TPAKD Sumut menargetkan ada dua desa wisata tambahan yang masuk dalam program EKI tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Disbudparekraf Sumut: Pengembangan desa wisata libatkan semua pihak
