Medan (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di daerahnya tinggal menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Kita telah melakukan pembahasan anggaran pilkada serentak dan kini tinggal menunggu penandatangan NPHD," katanya di Medan, Jumat.
Agus mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menentukan jadwal penandatanganan NPHD tersebut.
"Kami masih koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait waktu yang tepat untuk melakukan penandatanganan NPHD," katanya.
Saat ini, kata Agus, anggaran pilkada tersebut masih belum dapat disampaikan ke publik karena belum dilakukannya penandatanganan NPHD.
"Belum bisa disampaikan, karena belum ada NPHD," sebutnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang dibahas digunakan untuk pemilihan kepala daerah provinsi, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
"Anggaran pemilihan kepala daerah juga dilakukan oleh setiap KPU kabupaten/kota bersama pemerintah kabupaten/kota di masing- masing daerah," jelas Agus.
Jadi pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dibahas dengan KPU provinsi bersama pemerintah provinsi, sedangkan pemilihan bupati/wali kota dibahas antara KPU kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan sekitar 40 persen APBD Sumut 2024 akan disiapkan untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak 2024.
"Untuk pilkada 40 persen APBD. Dimana, 40 persen APBD kita disiapkan, itu arahan Mendagri," ujar Baskami.
