Medan (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Abdul Rani mendukung upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Pemkot Medan menata kawasan Belawan Bahari, Medan Belawan.
"Penataan kawasan Belawan Bahari hingga kini terus berjalan dan kita sangat mendukung percepatan penataan kawasan yang ditargetkan tahun ini rampung," ucap Rani di Medan, Senin.
Sebab, kata legislator ini, Kelurahan Belawan Bahari teridentifikasi salah satu kantong kemiskinan ekstrem dan termasuk kawasan kumuh di Kota Medan, Sumatera Utara.
Sesuai Instruksi Presiden No.4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan melalui tiga strategi, salah satunya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Medan No.050/2022, bahwa lokasi pemukiman kumuh di Kota Medan tinggal 14 kecamatan tersebar pada 33 kelurahan.
"Kita berharap permukiman kumuh di Belawan bisa ditata, sehingga menghilangkan kesan kumuh. Semakin cepat, tentunya semakin baik," tuturnya.
Politisi ini juga menyebut permukiman kumuh di Medan Belawan khususnya, dan Medan bagian Utara umumnya akan berdampak terealisasi sejumlah program kerja Pemkot Medan, di antaranya menekan stunting (kekerdilan).
"Tingginya angka stunting di Medan Belawan tidak terlepas dari kawasan kumuh. Tentunya dengan berkurangnya kawasan kumuh, maka diharapkan angka stunting semakin ditekan," tutur Rani.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penataan kawasan Kelurahan Belawan Bahari di Kota Medan akan rampung akhir tahun ini.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Wahyu Kusumastanto menyebut progres pengerjaan penataan pemukiman kumuh di Belawan Bahari sudah mencapai 30 persen.
"Per hari ini sudah 30 persen, tapi akan dikejar karena pekerjaannya enggak terlalu rumit, enggak terlalu besar," ungkapnya.