Tapanuli Selatan (ANTARA) - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu optimistis local wisdom atau kearifan lokal Hatabosi dan Program Sawit Berkelanjutan dapat meraih I-SIM Award 2023. Optimisme ini sampaikan Bupati Dolly pada pertemuan dengan Tim PT Surveyor Indonesia (PTSI) di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Kamis.
Hatabosi singkatan nama Desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok, dan Dusun Siranap di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Tapsel. "Kearifan lokal komunitas Hatabosi menjaga lingkungan sejak ratusan tahun silam berhasil pemenang Kalpataru 2020," kata Bupati mengisahkan.
Sedang program Sawit Berkelanjutan. Melalui Forum Komunikasi Sawit Berkelanjutan (FoKSBI) Tapsel sudah berhasil membina 597 petani sawit mandiri memeroleh sertifikasi RSPO, yang berkontribusi pada pengelolaan 859,51 Ha lahan sawit secara berkelanjutan. Dan diikuti dengan penambahan pendapatan hingga Rp1,4 miliar.
Sementara Kepala Bappeda Tapsel CH Rizal dalam ekspose pada kesempatan pertemuan dengan PTSI itu mengatakan keberhasilan kearifan lokal "Hatabosi" dan program Sawit Berkelanjutan tidak lepas konsep multi pihak atau kolaborasi pentahelix. Melibatkan Pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha, komunitas masyarakat, NGO, unsur media.
Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Regency merupakan program yang luncurkan PT Surveyor Indonesia (PTSI) Juli 2023. "I-SIM program kedua setelah PTSI sebelumnya sukses melalui I-SIM for Cities," kata Ketua Verifikator I-SIM, Muhrina A S Hasibuan, Sustainability Expert PTSI.
Muhrina melakukan verifikasi dan validasi di Tapanuli Selatan didampingi Tim PTSI Doli Syawaluddin Siregar, Finny Angkie Winoto, Nabila Martagati Sofwan. Dijelaskannya Program I-SIM for Regency PTSI diikuti 103 kabupaten dengan sasar target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Kata dia, I-SIM ini merupakan program inisiatif berskema rating dan awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem SDGs Indonesia di tingkat Kabupaten. Surveyor Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Bappenas dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
