Untuk itu, Jumadi meminta Kemendikbudristek RI menciptakan formulasi baru dalam pelaksanaan PPDB, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berbuat curang.
"Artinya, perlu dikaji ulang dan siapkan dengan formasi baru. Demi memberikan keadilan, tapi jangan sampai ruang itu dimanfaatkan kembali orang tertentu," ujarnya
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi juga meminta Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi PPDB sistem zonasi tersebut.
Edy Rahmayadi mengaku sudah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang pelaksanaan PPDB yang dinilai tidak objektif.
"Sudah tiga kali saya ngomong, pertama sama presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media," ujar Edy Rahmayadi.
