Tapteng (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Khairul Kiyedi Pasaribu menegaskan menolak aksi demo anarkis di Kantor DPRD Tapanuli Tengah, dengan mengatas namakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah demi kepentingan kelompok tertentu.
Hal tersebut, diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah saat dikonfirmasi melalui telpon seluler, Selasa (23/05), menjawab tudingan dari Aliansi Masyarakat Peduli Tapanuli Tengah (AMP-TT) yang mengatas namakan masyarakat Tapteng saat menggelar aksi demo di Depan Gedung DPRD Tapteng, pada Senin (22/05).
"saya tidak akan menanggapi hal yang tidak penting, saya akan menanggapi hal yang penting. Kalau seandainya dia butuh bantuan untuk berobat, ke rumah sakit atau yang krusial kita akan tanggapi, tetapi kalau orang-orang yang tidak penting tidak mungkin saya anggap itu penting. Kenapa saya katakan seperti itu. Pagar Kantor DPRD Tapteng itu rusak dan mereka sudah masuk ke dalam tidak ada anggota DPRD yang menerima.Kenapa anggota DPRD Tapteng tidak menerima, karena mereka dianggap mementingkan kelompok tertentu yang kita tidak tau apa maksud dan tujuannya,"katanya.
Masih katanya, tidak mungkin yang tidak tau tujuannya dan tidak jelas diterima, sementara yang tentu arah tujuannya dan telah berbuat di Kabupaten Tapanuli Tengah diganti.
"Mari dong buka mata dan bukan pikiran yang demo orang Kota Sibolga dan orang Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) apa dasar mereka melakukan aksi demo di Kabupaten Tapanuli Tengah, silahkan dong demo di Sibolga dan di Taput, kenapa harus di Tapteng ini. Emangnya DPRD Tapteng ini DPRD lintas Provinsi, DPRD Tapteng adalah DPRD yang melayani masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, bukan melayani manusia-manusia yang tidak jelas asal usulnya," katanya.
Lanjutnya, kalau ingin menyampaikan tujuannya harus ada dasarnya, jangan berbicara membawa kepentingan kelompok atau kepentingan seseorang yang tidak jelas apa yang sudah dibuatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jangan orang yang sudah berbuat baik dinilai berbuat yang aneh-aneh.
"Saya merasa bingung, ini manusia bagaimana pola berpikirnya, apakah itu kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Biasanya masyarakat demo tapi tidak sampai merusak dan mencoba untuk anarkis, bahkan sampai melempar batu dan botol air mineral. Ini memang benar gedung rakat tapi rakyat yang mana, bukan juga 10 orang atau 20 orang yang datang ke DPRD Tapteng merasa mewakili rakyat tidak. Sementara itu, perlu kita ketahui jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tapteng hampir mencapai 250.000 ribu, jadi untuk apa ditanggapi," ujarnya.
Sambungnya, DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah akan terima aspirasi masyarakat Tapteng, tetapi tidak kepentingan sekelompok orang yang mengatas namakan masyarakat Tapteng.
"Kebetulan kemarin Hari Kebangkitan Nasional, saya tidak berada di tempat. Sementara itu, surat aksi informasinya sampai kepada saya pada pukul 12.22 WIB. Artinya, saya bukan tidak mau untuk menerima, tetapi surat aksi tersebut masuknya jam berapa, tujuanya apa, saya juga tidak tau. Mirisnya, katanya aksi damai, tetapi melakukan perusakan, bahkan meminta Pj Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas untuk diganti, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kelompok Aliansi Masyarakat Peduli Tapanuli Tengah (AMP-TT) yang mengatas namakan masyarakat Tapteng," terangnya.
Menurutnya, sekelompok masyarkat yang menyampaikan aksi tuntutan meminta ganti Pj Bupati Tapteng tidak berdasar. Apa dasar mereka?.
"Kami menilai selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh Pj Bupati Tapteng sangat baik, hingga saat ini keadaan di Tapteng masih kondusif dan tidak terjadi perpecahan antara masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah,''ungkapnya.
Di kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tapteng juga menyoroti salah seorang ketua partai politik yang memobilisasi pergerakan massa untuk melakukan aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahkan beberapa Bakal Calon Legeslatip (Bacaleg) yang sudah mendaftarkan diri ke KPUD turut tergabung di dalam aksi tersebut.
"DPRD Tapteng ini ada tujuh fraksi, kami lihat dan kami dengar bahkan sempat viral di media sosial turut serta salah satu ketua partai memobilisasi masa, tapi nyatanya fraksi itu saja tidak mau menerima. Kenapa tidak diarahkan saja anggotanya yang menerima. Anggota bapak saja tidak manut dan patuh dengan bapak. Apa lagi dengan saya, disini bukan kepentingan pribadi, Partai Politik atau kelompok, tetapi kami disini DPRD untuk kepentingan masyarakat Tapteng," katanya.
Jangan tumbalkan masyarakat demi kepentingan dan kelompok mu, sambungnya. DPRD Tapteng akan terima aspirasi masyarakat tetapi tidak dengan cara anarkis, apa lagi meminta Pj Bupati Tapteng untuk diganti itu sudah tidak benar.
"Pj Bupati Tapanuli Tengah sudah bekerja dengan baik dan kita sudah usulkan perpanjangan Pj Bupati Tapteng Elfin Elyas ke Menteri Dalam Negeri, agar tetap menjadi Bupati Tapteng. Hingga sampai saat ini Tapteng masih tetap kondusif," katanya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Tapanuli Tengah (AMP-TT) yang mengatas namakan masyarakat Tapteng saat menggelar aksi Demo di Depan Gedung DPRD Tapteng, pada Senin (22/05) menyampaikan tuntutan meminta DPRD Tapteng mengevaluasi Pj Bupati Elfin Elyas.
Meminta DPRD Tapteng menyurati Mentri Kelautan dan Perikanan menindak pelaku ilegal fhising dan juga tuntutan kesejahteraan buruh, penyerobotan lahan serta pengurusan administrasi.
Hal tersebut, juga ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Willy Saputra Silitonga yang juga sekretaris PDI Perjuangan Tapanuli Tengah. Kehadiran Pj. Bupati Tapanuli Tengah Elfi Elyas di Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja dengan baik dibuktikannya dengan sinergitas selaku pimpinan di Tapanuli Tengah dan juga merupakan mitra DPRD Tapanuli Tengah.
"Untuk menyampaikan yang baik alangkah baiknya disampaikan dengan baik, terlepas dari embel-embel politik, faktanya surat aksi damai yang disampaikan berganti menjadi anarkis, yang telah merusak fasilitas Kantor DPRD Tapteng seperti melempari tembok dan merusak pagar, apa itu yang dinamakan aksi damai, bahkan ada yang melempar menggunakan batu," katanya.
Lanjutnya, DPRD Tapteng pasti bisa menilai yang mana bekerja dan mana yang bukan bekerja, serta juga dapat menilai kepentingan pribadi atau kelompok.
"Saat ini kami melihat dan menilai Pj. Bupati Tapanuli Elfin Elyas bekerja sangat baik dan kehadiran Pj. Bupati sejauh ini tidak ada masalah dengan kami. Tetapi sebaliknya dengan kelompok mereka, tetapi jika menurut kelompok mereka bermasalah itu mereka. Namun, jangan pernah atas namakan masyarakat Tapanuli Tengah apa lagi sampai melibatkan masyakarat demi kepentingan pribadi mu dan kelompok mu yang tidak jelas itu. Jangan orang yang berbuat baik kamu nilai tidak baik dan yang berbuat yang aneh-aneh kamu nilai baik,''pungkasnya.
